JAKARTA, Harnasnews.com –
Pihak kejaksaan dinilai masih melakukan perbedaan dalam pengajuan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum terutama untuk kasus yang melibatkan pihak yang berseberangan dengan pemerintah.
Hal itu diungkapkan Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP, Arsul Sani menanggapi kasus tuntutan dalam perkara terkait kebebasan berekspresi dan hak berdemokrasi.
Menurut Arsul, Pedoman Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum justru kian memperlihatkan disparitas tersebut.
“Saya lihat Pak Jaksa Agung, terjadi disparitas setelah keluarnya pedoman ini (Pedoman Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2019) yakni disparitas dalam penuntutan perkara tindak pidana umum,” kata Arsul dalam rapat Komisi III DPR, di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Senin (14/6/2021).
Terhadap pihak yang berseberangan dengan pemerintah, ungkap Arsul, pelaku dituntut dengan hukuman maksimal 6 tahun. Sebagai contoh, dalam penanganan perkara yang melibatkan Muhammad Rizieq Shihab, Syahganda Nainggolan, hingga Ratna Sarumpaet.
“Nah disparitas ini misalnya saya lihat yang sekarang sedang prosesnya berjalan tentu karena ini yang paling ramai di ruang publik misalnya dalam kasus Rizieq Shihab, dalam kasus Syahganda Nainggolan, dan juga dulu dalam kasus Ratna Sarumpaet, ini perkara ini dituntut maksimal 6 tahun,” jelas Arsul.
