Direktur Eksekutif Progress Indonesia Desak Presiden Copot Menteri BUMN
JAKARTA, Harnasnews.com – Direktur eksekutif Progress Indonesia (PI) Idrus Mony menilai pandemi Covid-19 menguji daya kepemimpinan suatu negara, karena pandemi berimplikasi langsung terhadap merosotnya perekonomian suatu negara. Untuk itu, setiap negara saat ini tengah berlomba-lomba untuk mengupayakan kehadiran vaksin sebagai langkah strategis dalam menekan laju korban meninggal akibat terpapar virus Covid 19.
“Sebeb untuk membentuk herd imunity atau kekebalan kelompok maka, mau tidak mau harus dilakukan dalam jumlah yang cukup besar dilihat dari berapa banyak penduduk di suatu Negara,” kata Idrus dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Selasa (13/7/2021).
Padahal, kata Idrus Presiden Joko Widodo dalam pernyataan yang dikemukakan pada 16 Desember 2020 lalu secara tegas menyatakan bahwa pemberian vaksin dilakukan secara gratis kepada masyarakat. Tentu sikap presiden ini sejalan dengan amanah konstitusi pasal 28 UUD 45.
Dikatakan Idrus, alih-alih diikuti oleh para bawahannya untuk melaksanakan dengan sepenuh hati, namun yang terjadi sebaliknya yang dilakukan oleh menteri BUMN Erick Thohir dengan memberikan ijin kepada Kimia Farma untuk melakukan vaksinasi prabayar.
Kebijakan menteri yang berlatar belakang pengusaha itu, sontak saja mendapat penolakan beragam dari masyarakat. Menurut dia, ada beberapa alasan kenapa publik langsung bereaksi dengan wacana yang diungkapkan menteri BUMN terkait dengan vaksin berbayar tersebut .
Yang pertama kata Idrus, mengingat presiden sudah menyampaikan ke publik secara terbuka, sehingga jika memang menteri melakukan hal yang sebaliknya maka dapat diduga bahwa pemimpin bangsa ini telah melakukan pembohongan publik karena bersikap diam terhadap apa yang terjadi.
Selanjutnya, yang kedua menteri adalah pembantu presiden yang bertugas melaksanakan arahan presiden sesuai dengan amanah konstitusi sehingga jika menteri yang bersangkutan tidak tunduk dan patuh kepada presiden maka, diduga telah terjadi pembangkangan terhadap presiden.
“Sikap demikian seharusnya presiden mengambil langkah tepat dan tegas yaitu dengan melakukan pencopotan kepada menteri tersebut karena dianggap tidak becus dalam melaksanakan perintah presiden,” tandas Idrus.
