JAKARTA, Harnasnews.com – Presiden Joko Widodo meminta ada evaluasi titik-titik penyekatan yang dilakukan saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

“Berkaitan dengan ‘mobility index, mobilitas’ manusia. Kita telah melakukan penyekatan-penyekatan tapi kalau saya lihat, malam juga pagi tadi ke Pulogadung saya lihat masih cukup ramai, tadi malam saya ke kampung juga ramai banget. Artinya penyekatan ini mungkin perlu kita evaluasi,” kata Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas melalui konferensi video mengenai evaluasi PPKM Darurat dari Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat (16/7).

PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali telah berlangsung sejak 3 Juli dan direncanakan akan diberlakukan hingga 20 Juli 2021.

Menurut Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri, Irjen Pol Istiono, saat ini terdapat 998 pos penyekatan di wilayah yang melakukan PPKM Darurat.

Namun berdasarkan data yang dimiliki Polri, malah terjadi peningkatan mobilitas di Jakarta malah meningkat, yaitu data Minggu (10/7) penurunan mobilitas masyarakat hanya 20 persen dari hari sebelumnya yang mencapai 30 persen, padahal target penurunan mobilitas pada PPKM Darurat adalah 30-50 persen.

“Apakah efektif (penyekatan) juga menurunkan kasus? Karena ini yang terkena banyak di keluarga-keluarga atau ada strategi lain yang mungkin bisa kita intervensikan ke sana,” ungkap Presiden.

Presiden Jokowi pun meminta para menteri dan pejabat terkait lain agar membuat kajian yang lebih detail mengenai penyekatan tersebut.

“Karena menurut saya kuncinya justru karena klasternya keluarga, kuncinya justru urusan memakai masker. Kedisiplinan protokol kesehatan memakai masker terutama,” tambah Presiden.

Presiden Jokowi pun memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk bekerja keras untuk melakukan kampanye pemakaian masker.