JAKARTA, Harnasnews.com– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP terhadap laporan keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2020.

Laporan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan secara daring hari ini oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK Isma Yatun kepada Menteri ESDM Arifin Tasrif.

“Atas laporan keuangan itu, BPK masih memberikan penekanan dan perhatian khusus pada sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yaitu dalam pengelolaan PNBP berupa royalti dan Penjualan Hasil Tambang (PHT) yang belum memadai,” ungkap Isma Yatun dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

BPK masih menemukan permasalahan berulang, antara lain yaitu transaksi kurang bayar oleh wajib bayar pada Aplikasi e-PNBP yang belum diterbitkan surat tagih dan kode billing yang gagal diterbitkan atas transaksi kurang bayar.

Dalam proses verifikasinya, BPK masih menemukan sebanyak 29.608 transaksi penjualan mineral dan batu bara oleh Wajib Bayar dari tahun 2018 sampai 2020 belum selesai diverifikasi.Hal itu berdampak pendapatan  royalti dan penjualan hasil tambang yang menjadi hak negara tidak dapat segera diterima.

Pada kesempatan yang sama, Isma Yatun juga menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran Transaksi Khusus Kegiatan Usaha Hulu Migas-Pengelola BMN yang berasal dari KKKS pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Kementerian ESDM.