JAKARTA, Harnasnews.com – Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong dan mengawal percepatan program vaksinasi bagi para pekerja migran Indonesia (PMI) baik yang akan diberangkatkan ke negara tujuan maupun yang akan kembali ke Tanah Air.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan pentingnya koordinasi antarkementerian dan lembaga, terkait vaksinasi bagi pekerja migran Indonesia ini.

“Saya menegaskan kembali perlunya koordinasi antara seluruh kementerian dan lembaga terkait pelaksanaan tata kelola dan penganggaran untuk penyediaan vaksinasi bagi calon PMI dan PMI yang pulang,” ujar Moeldoko dalam rapat koordinasi dengan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), di Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat, sebagaimana siaran pers KSP.

Moeldoko menyampaikan pelaksanaan vaksinasi tidak terlepas dari pencapaian target penempatan dan perlindungan PMI dalam RPJMN. Perluasan penempatan ini, menurutnya, memiliki tantangan berbeda pada setiap negara, pada setiap jenis pekerjaan, dan dinamis seiring berjalannya waktu.

Pada kesempatan itu Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Andy Rachmianto yang turut hadir, menyatakan perlunya mengantisipasi potensi kepulangan sekitar 70 ribu PMI dari Malaysia hingga akhir tahun.

Moeldoko pun meminta hal tersebut turut menjadi perhatian sejumlah kementerian/lembaga yang terlibat.

“Kita harus bisa memastikan apakah mereka sudah mendapatkan vaksin atau belum,” ujar Moeldoko.

Berdasarkan data dari BP2MI, setiap tahunnya pada masa sebelum pandemi, Indonesia memberangkatkan lebih dari 200.000 PMI. Sejak tahun lalu, jumlah tersebut menurun, dimana pada tahun 2020 PMI yang berangkat sekitar 113.000 orang dan pada tahun 2021 sampai dengan bulan Juni PMI yang berangkat hanya sekitar 36.000 orang.

Sementara untuk kepulangan, sejak Januari 2021 sampai dengan Mei 2021, tercatat sekitar 86.000 orang PMI pulang ke Indonesia. Sedangkan PMI yang habis kontraknya dari bulan Juni-Juli tercatat berjumlah sekitar 39.000 orang dan akan kembali ke Tanah Air.