Sri Mulyani: Kebijakan Perubahan Iklim Butuh Pembiayaan dan Akses Teknologi
JAKARTA, Harnasnews.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah merancang kebijakan transisi energi menjadi hal yang krusial bagi sebuah negara dalam memenuhi komitmen untuk mengatasi masalah perubahan iklim. Indonesia pun telah memiliki garis besar kebijakan untuk melakukan transisi energi, namun hal ini perlu dukungan pembiayaan dan akses teknologi.
“Dan itu akan membutuhkan tidak hanya kebijakan tetapi juga pembiayaan dan akses teknologi. Ini akan menjadi salah satu tugas paling kritis bagi kita semua untuk dapat memberikan komitmen yang luar biasa untuk mengurangi CO2,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (19/10).
Untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060, Sri Mulyani menegaskan pemerintah sudah melakukan pengarusutamaan kebijakan perubahan iklim dalam program pembangunan nasional dengan disertai rencana aksinya. Selain itu, pemerintah juga sudah melakukan kalkulasi biaya untuk mengurangi emisi karbon sebagaimana yang tercantum dalam Paris Agreement.
Dilansir dari merdeka, berdasarkan dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) pada tahun 2016, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan kerjasama internasional. Namun untuk mewujudkannya dibutuhkan anggaran yang besar untuk melakukan komitmen itu.
Dalam hal ini, peran sektor swasta sangat besar untuk terlibat dalam dukungan pembiayaan pada usaha tersebut. Untuk itu, pemerintah banyak mengembangkan instrumen yang bisa mendukung tujuan pemerintah. Semisal penerbitan green sukuk baik di dalam maupun luar negeri.
