SUMBAWA,Harnasnews.com – Tak kenal lelah dan tak mau menunggu lama, selesai melakukan kegiatan sosialisasi terkait dengan pengadaan tanah untuk pengembangan Jaringan Irigasi (JI) Bendungan Beringin Sila di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa yang berlangsung di Desa Motong Selasa (26/10) kemarin, bahkan dihadiri langsung oleh Bupati Sumbawa Drs H Mahmud Abdullah, Asisten II Bidang Pembangunan dan Ekonomi Setda Sumbawa Lalu Suharmaji Kertawijaya ST MT, Kepala Bappeda Sumbawa Ir H Junaidi M.Si, Tim pendampingan dari Kejaksaan, Kepolisian, Camat, Kepala Desa dan 120 warga masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan Jaringan Irigasi tersebut, justru Rabu (27/10) tim Panitia Pengadaan Tanah Pemda Sumbawa segera melakukan pendataan awal dan pemetaan lahan action lapangan langsung kelokasi dibawah koordinator Dinas PRKP Sumbawa.
Kadis PRKP Sumbawa diwakili Plt Kabid Pengadaan Tanah Surbini SE MM dalam keterangannya kepada awak media, membenarkan kalau tim Pemda Sumbawa beranggotakan tim tekhnis bidang pertanahan Dinas PRKP bersama Kades Motong, KadesTengah, Kades Stowe Brang dan petugas kehutanan dari KSPH Puncak Ngengas dan Brang Rea hari ini sudah berada dilokasi kawasan Beringin Sila untuk melakukan tigas pendataan dan pemetaan terhadap lahan tanah milik warga masyarakat yang terkena dampak bagi pengembangan jaringan irigasi Beringin Sila tersebut.
Sesuai dengan target kegiatan action lapangan ini dilakukan selama dua pekan, untuk melakukan pendataan awal dan pemetaan lahan tanah bagi pengembangan jaringan irigasi Beringin Sila tersebut, termasuk melakukan pendataan terhadap sejumlah tanaman (pohon) yang timbuh diatas lahan milik warga masyarakat itu semuanya dilakukan pendataan secara cermat, dimana sesuai dengan rencana berdasarkan hasil survey topografi dengan letak dan luas tanah yang dibutuhkan untuk pengembangan jaringan irigasi BBS adalah terletak di tiga Desa meliputi Desa Motong, Tengah, dan Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, dengan luas mencapai sekitar 21,47 hektar, paparnya.
Tahapan rencana pengadaan tanah ini dilakukan terang Surbini, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui empat tahapan yaitu tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan tahapan penyerahan hasil, dimana pemberitahuan dan sosialisasi merupakan bagian dari tahapan persiapan untuk selanjutnya dilakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan, konsultasi publik rencana pembangunan, penetapan lokasi pembangunan dan pengunguman penetapan lokasi pembangunan, untuk selanjutnya dilakukan tahapan pelaksanaan yang melibatkan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi NTB dan penilaian publik atau penilai independen (Appraisal) dalam menghitung besarnya nilai ganti rugi kerugian kepada yang berhak, ujarnya.
“Kendati kegiatan pendataan awal dan pemetaan ini dilakukan dengan target akan memakan waktu sekitar dua minggu, namun kami sangat optimis akan dapat dituntaskan dan diselesaikan kurang dari waktu yang ditentukan, karena tim akan bergerak cepat untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya, dan jika nanti data awal diperoleh maka tentu akan dilanjutkan dengan tahapan konsultasi publik dengan mengundang para pemilik tanah, dengan penyerahan seluruh data akan disampaikan kepada pihak BWS-NT1, sehingga tahapan berikutnya dapat dilakukan ke tahapan pelaksananan pengukuran dengan melibatkan tim dari Kanwil BPN NTB, karena itu atas dukungan semua pihak disampaikan terima kasih,” tukas Surbini.(Herman)
