KPK: Vaksin Antikorupsi Bernama Integritas
JAKARTA, Harnasnews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharapkan integritas menjadi vaksin antikorupsi dan benteng bagi penyelenggara negara untuk tidak melakukan korupsi.
“Ibarat pandemi, integritas diharapkan menjadi vaksin antikorupsi. Mari cegah korupsi dari rumah tangga kita sendiri,” ujar Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Sugiarto dikutip dari Antara, Senin (1/11).
Hal itu dikatakannya saat kegiatan Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kementerian Keuangan secara hybrid, Senin.
Dalam kesempatan itu, KPK melalui Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik mengingatkan kepada jajaran BPDPKS tentang bahaya gratifikasi.
Sugiarto menyampaikan pentingnya menghindari gratifikasi. Terbiasa menerima gratifikasi yang terkait dengan jabatan, kata Sugiarto, akan menumbuhkan mental pengemis karena biasa meminta dan selalu merasa berutang budi
Dia mengatakan, ketika para pihak yang memberi gratifikasi meminta dispensasi, kemudahan atau bahkan ‘kebijakan’ maka akan membuat penerima gratifikasi merasa sungkan sehingga akhirnya berpotensi terjebak dalam suap-menyuap. Pada tahap selanjutnya, penerima gratifikasi akan memperkaya diri sendiri atau orang lain bahkan korporasi.
“Oleh karena itu, waspadalah terhadap bahaya gratifikasi. Kenapa? Karena gratifikasi adalah akar korupsi, menyebabkan konflik kepentingan dan kecurangan,” ucap Sugiarto yang dikabarkan dari merdeka.
Menurut Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ia mengatakan setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban maupun tugasnya.
Ia mengatakan salah satu wujud dari integritas seseorang adalah berhati-hati terhadap pemberian hadiah. Apalagi, hadiah tersebut diyakini berhubungan dengan jabatan, berlawanan dengan tugas, dan kewajiban.
