Bojonegoro,Harnasnews.com – Anggota Komis C DPRD Bojonegoro, Miftakhul Khoiri, S.Ag berharap Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro memiliki database sekolah yang layak mendapat perbaikan. komisi C sudah seringkali meminta data base sekolah rusak, namun hingga kini belum diberikan.
“Data base sekolah rusak sanagat penting. Hal itu sebagai dasar kita dalam perencanaan anggaran. Kalau tidak ada data base sekolah yang perlu mendapatkan perbaikan ya mana kita tahu aspek skala prioritasnya,” kata Miftakhul Khoiri.
Data base sekolah menjadi perhatian khusus DPRD Bojonegoro.
“Data base mulai kategori rusak berat, sedang maupun. Terutama yang kategori berat hak tersebut tentunya harusnya lebih menjadi prioritas. Makanya kita akan terus mempertanyakannya ke pihak Disdik,” katanya.
Pihaknya akan terus menagih janji ihwal data base sekolah yang layak mendapatkan perbaikan.
“Kita akan terus menagih janji Disdik. Karena hal tersebut bagian dari indikator kinerja Disdik Bojonegoro,” kata politisi dari PKS ini.
Menurut Miftakhul Khoiri, S.Ag, jangan sampai terjadi ada sekolah yang masih bagus tapi mendapatkan perbaikan. Namun disisi lain ada sekolah yang kondisinya parah malah tidak mendapatkan anggaran.
“Sebagai wakil rakyat, kita mempunya fungsi pengawasan dan penganggaran. Kita juga menginginkan anggaran bisa tersusun secara rasional. Oleh sebab itu, Disdik diharapkan bisa menjalin komunikasi yang baik. Semua demi anak-anak kita untuk mendapatkan sarana dan faslitas belajar yang aman dan nyaman,” katanya.
“Itu semua mutlak hak mereka sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah maupun Undang-undang,” pungkas
Miftakhul Khoiri.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD bojonegoro ini juga berharap eksekutif tidak mempersulit bantuan bagi sekolah swasta baik itu tingkat TK, Raudhatul athfal (RA) Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah tsanawiyah (MTS) maupun Madrasah Aliyah (MA).
“Kita berharap eksekutif tidak mempersulit bantuan bagi sekolah-sekolah swasta. Karena hal ini juga sangat penting. Seperti MA, meskipun sekarang di bawah naungan Pemprov, tapi mestinya juga berhak untuk bisa mendapatkan bantuan dari APBD. Pelebaran jalan nasional Bojonegoro – Balen saja yang sebenarnya domain provinsi bisa didanai APBD kita,”pungkas Miftakhul Khoiri.(HS.HNN).
