SUMBAWA,Harnasnews.com -Di Sidang Paripurna DPRD Sumbawa dalam penyampaian pemandangan umum Fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan Daerah tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2022, Rabu (17/11), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyoroti soal rancangan APBD Sumbawa tahun 2022.
Ketua Fraksi PPP DPRD Sumbawa Ahmad Adam saat ditemui awak media usai sidang paripurna mengungkapkan bahwa kebijakan anggaran tahun 2022 agar mengalokasi anggaran secara skala prioritas. Dimana secara agregat pendapatan mengalami peningkatan, namun justru peningkatan pendapatan bersifat earmark (ditentunkan penggunaannya, red)
Lanjut, pihaknya juga menyoroti terkait kurang pengawasan pemda melalui dinas terkait soal beberapa proyek pembangunan di Tanah Sawama ini. Salah satunya, pengerjaan jalam Lantung-ropang yang kondisinya sangat memprihatinkan, sebab baru saja dikerjakan sudah rusak. Sama halnya yang terjadi dengan ruas jalan Talwa-Katompo Desa leseng kecamatan Moyo Hulu Dan infrastruktur lainnya seperti Jaringan Irigasi (JI) Ai Alu kecamatan Empang. ungkapnya.
“Kami menduga bahwa pengerjaan beberapa proyek di daerah ini asal-asalan dengan mengesampingkan kualitas, dimana proyek-proyek tersebut menyerap anggaran milyaran,” kata Adam.
Oleh karena itu, kami dari Fraksi PPP DPRD Sumbawa mendorong Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan, red) untuk mengusut tuntas persoalan-persoalan tersebut. tegas Politisi PPP Adam.
Selain itu, kami Fraksi PPP juga meminta perhatian Pemerintah Daerah untuk penanganan pasar seketeng. Dimana pasar yang menjadi kebanggan masyarakat tersebut terlihat megah namun disayangkan juga setiap musim hujan tergenang Air (Banjir, red). Dan melalukan penanganan secara cepat persoalan Banjir di jalan Osap sio Kelurahan Osap Sio. Karena itu, pemerintah saat ini jangan menutup mata terkait persoalan – persoalan tersebut.
Kendati demikian, Pemda juga harus tingkatkan ruas jalan hotmix disamping terminal empang, dimana kondisinya sangat rusak parah dan memprihatinkan, Itu janji-janji politik pemerintah saat ini, ujar Adam.
Bahkan dizona wilayah barat ada pustu di Desa mapin kebak yang kondisinya rusak parah semestinya pemerintah harus melirik persoalan itu dan pengerjaan proyek Puskesmas Alas bisa digenjot sehingga bisa dituntaskan dengan on time tanpa mengesampingkan kualitas pengerjaannya, papar Adam.
Lebih jauh, Adam menambahkan bahwa, persoalan-persoalan di tengah masyarakat kita sangat kompleks juga. Salah satunya, di bidang pertanian, ketersedian pupuk dan obat-obatan di lapangan sangatlah mahal karena itu, pemerintah harus mencari regulasi yang tepat untuk menangani persoalan tersebut sehingga tidak banyak merugikan masyarakat terutama para petani.
“Kami mendorong pemerintah daerah untuk memberikan reward kepada OPD yang berhasil meningkatkan Pendapatan Daerah, Juga mendorong pemerintah memberikan perhatian serius terhadap PTT dan GTT,” pungkasnya (Herman/Tim)
