MATARAM,Harnasnews.com – Kantor Hukum Mulyawan SH & Partner yang beralamat di Jalan Kauman II Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, Kamis (18/11) kemarin secara resmi melaporkan dugaan (Indikasi) tindak pidana korupsi atas pekerjaan proyek pembangunan dan peningkatan ruas jalan Lantung Sepukur – Ropang yang dibiayai pembangunannya menggunakan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2021 ini langsung ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) dengan meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) Kejaksaan untuk dapat mengusut tuntas kasus tersebut.
Advocat Mulyawan SH dalam keterangan Persnya kepada awak media, membenarkan kalau dirinya telah melayangkan surat laporan khusus Nomor 26/KH-M/XI/2021 yang ditujukan kepada Kajati NTB, terkait dengan laporan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan dan peningkatan ruas jalan Lantung Sepukur – Ropang yang dibiayai pembangunannya menggunakan DAK penugasan tahun anggaran 2021 ini mencapai sekitar Rp 8,6 Miliar yang dinilai tidak sesuai dengan sepesifikasi yang ditentukan.
Kenapa proyek jalan tersebut dilaporkan kepada pihak Kejaksaan terang Mulyawan akrab Advocat muda ini disapa, tiada lain dalam upaya kita bersama-sama mengawal pembangunan daerah demi terwujudnya wilayah Sumbawa yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nefotisme (Officium Nobile), dimana proyek Jalan sepanjang 5 Km itu dipercayakan pelaksanaan pekerjaannya kepada PT.NTA dengan kontrak selama 180 hari kerja terhitung sejak 17 Mei – 13 Nopember 2021, namun kenyataan dilapangan hasil pekerjaannya tidak selesai dan dituntaskan dengan baik, sebab masih ada sisa pekerjaan 4 Km yang belum dikerjakan, bahkan dari hasil investigasi teman-teman dilapangan justru hasil pengerjaan yang telah dilakukan oleh rekanan kontraktor pelaksana sangat jauh dari apa yang diharapkan masyarakat setempat, karena jalan aspalnya sudah ada yang rusak, paparnya.
“Karena itu, kami berharap kepada pihak Kejaksaan untuk dapat mengusut tuntas proyek jalan menuju Ropang tersebut, dengan melakukan penelisikan dan penyelidikan secara intensif, mengingat anggaran negara yang dikeluarkan cukup besar,” kata Advocat Mulyawan.
Terpisah Kasi Penkum dan Humas Kajati NTB Dedi Irawan dihubungi media ini mengatakan terkait laporan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut berkasnya akan kami telaah dan kami periksa. apa bila sudah cukup bukti maka akan kami naikan kepimpinan untuk dilakukan tahap selanjutnya,”singkat bang Dedi sapaan akrabnya .(Herman/Tim)
