SUMBAWA,Harnasnews.com – Tahun Ini merupakan tahun keemasan bagi Pemerintahan Drs. H Mahmud Abdullah – Dewi Noviany ( Mo- Novi red) dengan Takline “Sumbawa Gemilang Yang Berkeadaban” pasalnya tahun ini bagi petani bawang merah di Kabupaten Sumbawa mendapat dukungan dana senilai Rp 26 miliar lebih.
Kepala Dinas Pertanian Sumbawa Ni Waya Rusmiwati belum lama ini kepada wartawan mengatakan bahwa Pemda Sumbawa mendapat alokasi dana senilai 26 miliar lebih.
Anggaran tersebut diperuntukan untuk menunjang bagi kegiatan petani bawang merah yang ada di Kabupaten Sumbawa.
“Bantuan tersebut digunakan oleh petani bawang untuk membuat sumur dangkal, sumur dalam, pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT), untuk pembelian mesin perpiaan, pengeboran serta untuk pembelian mesin dan lainnya”ungkapnya.
Menurutnya, itu semua dikerjakan secara swadaya. Misalnya dalam hal pembangunan sumur dangkal kita kasih anggarannya Rp 16 juta. Dan dari 16 juta tersebut 20 persen merupakan swadaya kelompok.
“Intinya semuanya dikerjakan oleh kelompok. Dan proses pencairannya melalui kelompok,”tukasnya.
Selain itu juga Wayan Jelaskan ada juga membuat bangunan tempat penyimpanan alat atau bawang ketika sudah panen.
“Program tersebut untuk pengembangan bawang merah di Kabupaten Sumbawa dengan luas areal 385 hektar dengan jumlah kelompok 38,”katanya.
Seperti diketahui bahwa berdasarkan Keputusan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanaian dengan NOMOR 34/Kpts/KL.230/B/11/2020 Tentang pedoman pelaksanaan Kegiata pinjaman luar negeri the development of Integrated farming system In Upland areas (UPLAND) Menimbang :
a. bahwa dengan Perjanjian Kerangka Kerja (Framework Agreement) UPLAND antara Republik Indonesia dengan Islamic Development Bank (IsDB) Nomor IDN-1024 dan Perjanjian Keuangan (Financial Agreement) UPLAND antara Republik Indonesia dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD) Nomor 2000003230 mengamanatkan kepada Direktur Jenderal Prasarana
dan Sarana Pertanian selaku Executing Agency (EA) untuk menetapkan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan;
b. bahwa mekanisme pelaksanaan kegiatan UPLAND dilakukan dengan pola On-Granting dan Tugas Pembantuan (TP);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Pedoman Pelaksanaan
Kegiatan Pinjaman Luar Negeri The Development of Integrated Farming System in Upland Areas (UPLAND).(Herman)
