SUMBAWA,Harnasnews.com – Pengerjaan ruas Jalan Lantung – Ropang saat ini telah dilaporkan oleh kantor hukum Mulyawan,SH & partner ke Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB pada 18 november yang lalu.
Mulyawan menduga (Indikasi) dalam pengerjaan proyek tersebut adanya tindak pidana korupsi atas pekerjaan proyek pembangunan dan peningkatan ruas jalan lantung sepukur – ropang yang dibiayai pembangunannya menggunakan DAK tahun 2021 ini.
Untuk itu dengan adanya laporan tersebut ke Kejati NTB Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa Dian Sidharta ketika ditemui media ini mengatakan bahwa jika ada yang melapor hal tersebut Kami kira itu sah – sah saja.
“Jika ada yang melapor hal tersebut saya kira itu sah – sah saja. Tapi proyek tersebut saat ini masih sedang berjalan dan saya kira penyidik juga faham tentang hal tersebut,”ungkapnya.
Lanjutnya, kami di PUPR akan bekerja sesuai dengan mekanisme yang ada.
“Sesuai dengan kontraknya. dan APH akan melakukan konfirmasi juga kepada pihak terkait jika kasus ini berlanjut,”singkatnya.
Diketahui Kantor Hukum Mulyawan SH & Partner yang beralamat di Jalan Kauman II Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, Kamis (18/11) lalu secara resmi telah melaporkan dugaan (Indikasi) tindak pidana korupsi atas pekerjaan proyek pembangunan dan peningkatan ruas jalan Lantung Sepukur – Ropang yang dibiayai pembangunannya menggunakan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2021 ini langsung ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) dengan meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) Kejaksaan untuk dapat mengusut tuntas kasus tersebut.
Sedangkan terkait dengan telah dilaporkan pengerjaan ruas jalan tersebut juga dibenarkan oleh
Kasi Penkum dan Humas Kajati NTB Dedi Irawan mengatakan terkait laporan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut berkasnya akan kami telaah dan kami periksa. apa bila sudah cukup bukti maka akan kami naikan kepimpinan untuk dilakukan tahap selanjutnya,”singkat bang Dedi sapaan akrabnya .(Herman)
