JAKARTA, Harnasnews.com – Ketua Umum KNPI Andreas Nandiwardhana berkomitmen untuk menyatukan organisasi pemuda yang saat ini pecah menjadi beberapa kubu.
Hal itu dikatakan Andreas usai pelantikan kepengurusan DPP KNPI Periode 2021-2024 di Hotel Aston Priority, TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (1/1/2021).
Pelantikan tersebut ditandai dengan penyerahan pataka KNPI dari Ketum KNPI sebelumnya, Abdul Aziz kepada Andreas Nandiwardhana yang disaksikan langsung oleh Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq.
Andreas mengungkapkan, bahwa dirinya sudah melakukan pertemuan dengan beberapa tokoh pemuda.
Menurut dia, pertemuan dengan tokoh pemuda itu dilakukan sebagai upaya penyatuan KNPI yang beberapa tahun belakangan ini terjadi perpecahan.
“Kita telah sepakat untuk kembali bersatu. Saya diamanahkan untuk menyatukan kembali pemuda Indonesia. Tapi, harus dipahami, saya diamanahkan untuk menyatukan pemuda, bukan KNPI, karena KNPI tetap satu,” ucapnya.
Andreas juga mengatakan, pihaknya sudah mendapat legitimasi dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai kepengurusan KNPI yang diakui oleh negara.
“Kita sudah diakui dong, sudah ada surat keputusan dari Kemenkumham. Karena sudah diakui, dalam waktu dekat ini, kita juga akan sowan ke Menpora Zainudin Amali, sebagai lembaga pemerintah yang mewadahi kepemudaan,” kata Andreas.
Selain itu, Andreas juga mengatakan, pihaknya akan melakukan safari ke sejumlah stakeholder organisasi kepemudaan (OKP) dalam rangka penyatuan pemuda Indonesia.
“Setiap bulannya kita akan safari ke OKP-OKP, untuk mendapatkan saran penyatuaan pemuda Indonesia ke depannya,” ujaranya.
Sementara itu, Ketua MPI Fahd A Rafiq mengapresiasi langkah dan strategi Andreas dalam menyatukan pemuda Indonesia.
“Sudah saatnya pemuda Indonesia bersatu di bawah KNPI. Sebab, KNPI adalah organisasi kepemudaan tertinggi di Indonesia,” katanya.
Fahd juga mengatakan, bahwa KNPI harus selalu bersinergi dengan pemerintah dengan mendukung segala kebijakannya.
“KNPI itu adalah mitra pemerintah, KNPI adalah bagian dari pemerintah. Untuk itu, KNPI harus ada di samping pemerintah dalam penentu kebijakan,” katanya. (Red)
