SUMBAWA,Harnasnews – Sekitar 90 orang karyawan Perumdam Batulanteh Sumbawa baik itu berstatus sejumlah karyawan tetap, kontrak dan lepas, Rabu (23/02) sekitar pukul 11.00 Wita mendatangi kantor DPRD Kabupaten Sumbawa yang berada di kilometer 4 jalan raya lintas Sumbawa – Bima menggunakan sejumlah kendaraan roda empat dan sepeda motor untuk melaksanakan aksi demo damai, menuntut agar Direktur Utama (Dirut) Perumdam Batulanteh Sumbawa dicopot dan dipecat dari jabatannya dengan menggantinya dengan orang lain, karena karyawan tidak percaya lagi dan tidak ada keselarasan dalam bekerja.
Tampak sejumlah pentolan karyawan Perumdam Batulanteh (PDAM) Sumbawa Tajuddin (Mantan Plt Direktur sebelumnya), Chandra, Sarjana alias Jon dan Arbain ikut didalam aksi puluhan karyawan DAM tersebut dengan membawa dan membentang sejumlah spanduk yang menuntut agar Dirut diganti, dicopot dan dipecat dari jabatannya, untuk selanjutnya merekapun difasilitasi pertemuannya dengan managemen Perumdam Batulanteh Sumbawa Juniardi Akhir Putra ST.SST M.Kom dan Dewan Pengawas Perumdam Batulanteh Dr Dedi Wibowo oleh Komisi II DPRD Sumbawa diketuai M Berlian Rayes S.Ag yang juga dihadiri sejumlah anggota DPRD Sumbawa lainnya seperti Ahmadul Kusasi SH (Ketua Badan Legislasi) dan M Yamin SE M.Si, sehingga Perwakilan karyawan diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya sekaligus pula memberikan kesempatan kepada Dirut Perumdam Batulanteh menanggapinya.
Usai mendengarkan apa yang menjadi harapan puluhan karyawan Perumdam Batulanteh Sumbawa maupun tanggapan dan penjelasan dari Dirut Perumdam Batulanteh, akhirya Komisi II DPRD Sumbawa merekomendasikan agar kinerja Perumdam Batulanteh perlu dilakukan evaluasi kedepan, namun karena menilai pertemuan di Dewan tersebut tak menuai hasil akhirnya puluhan karyawan siang harinya langsung menuju Kantor Bupati Sumbawa dan mengancam jika tidak segera disikapi tuntutannya, maka mereka mengancam akan melakukan aksi mogok kerja dan akan turun kembali melakukan aksi demonya.
Edi Chandra didampingi Sarjana alias Jon dalam keterangan Persnya kepada awak media di gedung DPRD Sumbawa usai pertemuan menyatakan bahwa mereka puluhan karyawan PDAM ini menuntut agar Dirut diganti, dipecat dan dicopot dari jabatannya, karena para karyawan menilai tidak percaya lagi dengan atasannya dan bahkan sudah tidak ada kecocokan dalam bekerja, karena sejumlah kebijakan yang diambil oleh Dirut dinilai tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, tukasnya.
Seperti contoh terang Sarjana, soal adanya kesepakatan bersama dengan warga masyarakat (pelanggan) di Desa Jotang Empang terkait dengan tarif pembayaran rekening air semula disepakati sebesar Rp 28.000 per bulan lantas sempat diturunkan menjadi Rp 27.000 justru kembali dinaikkan menjadi Rp 31.000 perbulan dengan alasan ada biaya administrasi, membuat sejumlah pelanggan enggan melakukan pembayaran kewajibannya.
Bukan itu saja timpal Arbain salah seorang anggota Satuan Pemeriksa Internal (SPI) Perumdam Batulanteh Sumbawa, belum lama ini Dirut mengambil kebijakan untuk memberikan pasokan air yang diambil dari pipa transmisi untuk memenuhi permintaan bagi 20 orang warga di Brang Pelat, padahal secara teknis hal tersebut tidak diperbolehkan dan bahkan kebijakan tersebut tanpa diketahui oleh SPI, ujarnya.(Her)
