JAKARTA, Harnasnews.com – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunda pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser, Kalimantan Timur. Sebab, Kontras melihat masih ada banyak persoalan yang menyelimuti rencana pemindahan IKN ini.
“Kontras mendesak Presiden Republik Indonesia bersama dengan Bappenas untuk menunda pelaksanaan pembangunan IKN, melakukan kajian secara menyeluruh terkait dengan dampak dari pemindahan IKN, serta memperhatikan dampak serta potensi pelanggaran HAM dan kerusakan ekologis dalam proses pembangunan IKN,” kata Koordinator Badan Pekerja Kontras, Fatia Maulidiyanti dalam keterangannya, Ahad (6/3/2022).
Pemerintah diketahui akan mulai membangun infrastruktur IKN di Penajam Paser pada pertengahan 2022. Berdasarkan perhitungan Bappenas, pembangunan megaproyek ini butuh anggaran sekitar Rp 466,9 triliun.
Kontras, lanjut Fatia, juga mendesak Presiden Jokowi untuk mengevaluasi secara serius rencana pembangunan IKN. Sebab, penyusunan rencana pembangunan IKN itu dilakukan secara terburu-buru, tidak terencana secara baik, serta tidak memperhatikan pemenuhan hak asasi manusia (HAM).
Fatia menjelaskan, pemindahan IKN ini bermasalah dalam sejumlah hal. Pertama, Undang-Undang IKN dibahas dalam kurun waktu kurang dari dua bulan. Padahal, pemindahan ibu kota bukan masalah sepele dan remeh.
Kedua, rencana pembangunan IKN belum menjadi diskursus publik. Sejauh ini, pembahasan IKN masih diwarnai oleh narasi tunggal negara, sehingga berakibat pada ketidakberimbangan narasi.
Terlebih lagi, pembahasan IKN dilakukan pemerintah secara tertutup dan jauh dari akuntabilitas publik. Masyarakat begitu sulit mengakses informasi secara pasti karena terbatasnya sumber dan kanal pemberitahuan.
“Kami menganggap bahwa keputusan memindahkan ibu kota dimulai dari pembuatan naskah UU IKN begitu jauh dari semangat good governance dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB),” ungkap Fatia.
Ketiga, Kontras mencium aroma conflict of interest yang sangat kental dalam proses pembangunan IKN ini. Sejumlah nama disinyalir akan mendapatkan keuntungan sangat besar karena memiliki konsesi lahan di lokasi IKN.
