JAKARTA, Harnasnews.com – Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara yakni Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi mengajukan uji materi Undang-Undang (UU) Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Keduanya mempersoalkan Pasal 201 ayat 7 UU Pilkada yang menyebutkan kepala daerah hasil Pilkada 2020 menjabat sampai 2024.
Frans dan Muchlis merupakan pasangan kepala daerah yang terpilih pada Pilkada 2020 dan dilantik pada 9 Juli 2021. Karena keberadaan Pasal 201 ayat 7 itu, keduanya akan menjabat kurang dari lima tahun, seperti aturan Pasal 162 ayat 2 UU Pilkada dan Pasal 60 UU Pemerintahan Daerah.
dilansir dari republika, jika dihitung lima tahun dari tanggal pelantikan, Frans dan Muchlis akan menjabat sampai 9 Juli 2026. Namun, adanya Pasal 201 ayat 7 UU Pilkada, Frans dan Muchlis hanya menjabat selama kurang lebih 3,5 tahun sampai terpilihnya kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024.
Para pemohon menilai, adanya norma yang tidak selaras antara Pasal 201 ayat 7 UU Pilkada dan Pasal 162 ayat 2 UU Pilkada serta Pasal 60 UU Pemerintahan Daerah mengakibatkan tumpang tindih peraturan. Para pemohon merasa hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur Pasal 28D ayat 3 UUD 1945, telah dilanggar.
