JAKARTA, Harnasnews.com – Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) RI Prof Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan hukuman mati merupakan “special punishment” atau hukuman spesial dan bukan hukuman utama.
“Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih menerapkan pidana mati, namun dalam pelaksanaannya, hukuman mati merupakan special punishment,” kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin
Hal itu disampaikan Wamenkumham saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Jerman Ina Lepel.
Ia mengatakan dalam wacana hak asasi manusia, penerapan hukuman mati di RUU KUHP menuai pro dan kontra. Hampir semua negara di kawasan Eropa termasuk Jerman menolak penerapan hukuman mati.
Mengenai masih adanya aturan pidana mati di Indonesia, khususnya dalam RUU KUHP, Wamenkumham memberikan penjelasan kepada Ina Lepel bahwa penerapan pidana mati adalah hukuman spesial dan bisa berubah.
