“Kami meminta dilakukan pendalaman oleh penegak hukum, baik KPK maupun Kejaksaan tanpa harus menunggu laporan masyarakat,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.
Dia menegaskan bahwa Izin Usaha Pertambangan–Operasional (IUP-OP) PT BEP layak untuk dicabut.
“Kalau tidak dicabut, nanti malah bisa ada dugaan potensi kerugian negara,” ujarnya.
Adapun yang menjadi alasan, katanya, perusahaan ini sudah tidak memenuhi syarat karena telah pailit. Bahkan, hasil tambangnya tidak diberikan kepada kurator untuk membereskan kepailitannya.
“Artinya, negara kan bisa kena gugatan dari kreditur-kreditur yang punya tagihan kepada PT BEP,” ucapnya, dikabarkan dari antara.
Sebelumnya, Kementerian ESDM RI dan Kementerian Investasi telah mencabut 2.078 perusahaan pertambangan minerba. Akan tetapi, untuk PT BEP, Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) justru diterbitkan.
“Padahal, perusahaan ini dalam keadaan pailit dan pemilik PT. BEP, yakni Herry Beng Koestanto masih meringkuk di Lembaga Pemasyarakatan Salemba,” tutur Boyamin.
