SURABAYA,Harnasnews – Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dikabarkan telah menyebar setidaknya di 10 provinsi di Indonesia dan telah menjangkit hewan ternak.
Mengatasi hal tersebut, pemerintah harus menggunakan jalur eradikasi atau pemusnahan pada ternak sapi yang telah terjangkit penyakit PMK.
“Langkah ini diambil untuk mempercepat agar tidak terjadi penularan maka yang sakit harus dimusnahkan seperti yang terjadi di beberapa negara. Karena hal ini juga untuk mengurangi resiko agar tidak menjadi wabah berkepanjangan, karena penyakit ini kan menular,”
Hal tersebut diungkap oleh Ketua Program Studi (Kaprodi) Sarjana Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untag Surabaya – Dr. Ec. Ulfi Pristiana, M.Si.
Di Surabaya sendiri, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) sudah mulai melakukan lockdown lalu lintas hewan ternak di tingkat kelurahan dan kecamatan.
Sementara itu, kemunculan PMK berdampak pada perekonomian, terlebih tidak lama lagi seluruh umat Muslim akan merayakan Hari Raya Idul Adha.
“Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi itu sangat berdampak, data saat ini harga sapi dan daging sapi sudah mulai naik sedangkan sebentar lagi kita akan berhadapan dengan Hari Raya Idul Adha,” terangnya.
Lebih lanjut lagi, Ulfi menjelaskan jika hal ini tidak segera ditangani dengan baik maka hukum permintaan akan naik.
“Jika harga barang naik maka permintaan terhadap barang tersebut akan turun dan itu yang terjadi saat ini. Pedagang tidak mau menyediakan daging dengan jumlah yang banyak, karena dia tau ada ketakutan dari konsumen,” ujar Kaprodi Sarjana Manajemen itu.
Dampak lainnya yakni terjadinya inflasi yang mengakibatkan nilai uang akan turun. “Nilainya yang akan turun bukan uangnya, karena harganya naik terus. Katakanlah harga daging per kilogram Rp 110 ribu sekarang naik menjadi Rp 150 ribu, nilainya kan jadi turun tetapi dagingnya tetap 1kg,” pungkasnya.
Ulfi fokus pada bagaimana Dinas Peternakan mengatasi hal ini agar tidak berkelanjutan.
“Mungkin Pemerintah dan Dinas Peternakan dapat segera menemukan solusinya agar penyakit itu bisa lewat, karena dampaknya ke ekonomi sangat besar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ulfi menjelaskan mengenai kebijakan impor sapi. “Jika kebijakan Pemerintah tidak mendukung peternakan sapi di Indonesia maka hal itu akan terjadi.
Seharusnya kita punya kebijakan yang dibuat dengan benar untuk mendukung peternak dan petani di Indonesia, karena itu sangat penting sekali,” menurut ulfi.
Hal ini menyangkut kesejahteraan rakyat kecil, menurutnya jika kebijakan Pemerintah tidak mendukung maka perekonomian, produktivitas, dan daya beli akan menurun.
“Saat ini kita dituntut untuk bagaimana meningkatkan sumber daya yang berkualitas di Indonesia dan menurut saya itu dimulai dari yang kecil,” jelasnya.
Selain itu, perlu ada sinergi antara Dinas Perdagangan dan Dinas Peternakan. “Dinas Peternakan mengatasi bagaimana mencegah berkembangnya penyakit ini, sedangkan Dinas Perdagangan mengatur pengelolaan perdagangan daging yang ada,” jelasnya.
Ulfi berharap dalam waktu dekat permasalahan PMK ini sudah bisa teratasi melalui sinergi dari masing-masing Dinas terkait, sehingga semuanya dapat berjalan normal kembali.
“Kalau dari Dinas Peternakan membutuhkan adanya vaksin terhadap hewan ternak kenapa tidak? Pemikiran saya hanya begini, bagaimana kita meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), meningkatkan pendapatan rakyat kecil,” paparnya.
Ulfi juga menghimbau agar para peternak jangan disalahkan dan ditakut-takuti, karena akan membuat semakin down. “Mari kita dukung dan dampingi mereka dengan vaksin gratis,” tutupnya.[Pul/Hms]
