SUMBAWA,Harnasnews – Pertemuan hering DPRD kabupaten Sumbawa bersama dengan pemerintah daerah terkait dengan nasib tenaga honor non ASN yang belum diakomodir dalam verifikasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), DPRD Kabupaten Sumbawa akan melanjutkan ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) selepas pembahasan KUA PPAS APBD TA 2023.
Ditemui media ini di Cafe V-Ross Sumbawa. Sabtu (13/8/202) ketua DPRD Sumbawa Abdul Rafiq, mengatakan hal demikian. Baginya momentum ini tidak boleh kita lewatkan untuk membela aspirasi dan kebutuhann para tenaga kerja honorer atau Non ASN yang ada di seluruh instansi Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sumbawa.
‘Alhamdulillah Kami bersama pemerintah daerah, kemarin telah hearing terkait dengan nakes dan tenaga honor Non ASN lainnya yang ada di perangkat daerah lainnya yang belum terakomodir dalam verifikasi PPPK sesuai dengan surat dari KemenPAN-RB, saat itu hadir Kadis Dikes, Kadis Dikbud, dan Kaban BKPSDM.
Disini masih ada persoalan, karena menyentuh rasa ketidak adilan,Karena bagaimanapun hasil penelusuran ternyata ada tenaga non ASN yang telah bekerja 5 Tahun, bahkan sampai sepuluh tahun. Tapi persoalannya mereka bekerja berdasarkan nota dinas, SK Desa, Sementara’surat Menpan RB tidak menerima itu. Jadi itulah yang kita perjuangkan, dan Alhamdulillah kemarin sudah ada titik terang, Pemerintah Daerah dalam hal ini BKD (BKPSDM_red) Dikbud, Dikes, Insya Allah akan memverifikasi mereka secara manual. Kami juga tidak akan berhenti sampai disini, Kami akan ke Jakarta, ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi, membawa dan menyampaikan persoalan yang ada di Kabupaten Sumbawa menyangkut tenaga honor yang tidak bisa diverifikasi tersebut” Ucap Rafiq yang juga ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa.
“Doakan semuanya lancar, dan semuanya bisa diakomodir menjadi tenaga yang dibutuhkan oleh Pemerintah Pusat” Pungkasnya.(HR)
