Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo di Jakarta, Selasa, mengatakan penyerahan sertifikat itu sekaligus menjadi tanda jika Sekretariat Presiden menjadi lembaga pemerintah pertama yang memanfaatkan REC PLN.
“Istana negara menjadi salah satu garda depan untuk menjadi bagian dalam perubahan iklim. Ini contoh yang luar biasa, sehingga harapannya langkah istana ini bisa diikuti lembaga lain,” ujar Darmawan Prasodjo, dikutip dari antara.
Darmawan menjelaskan melalui sertifikat itu kini istana negara dialiri listrik yang berbasis energi bersih sebagai wujud dari komitmen pemerintah Indonesia dalam mencapai target netralitas karbon pada tahun 2060.
Sumber energi bersih yang digunakan dalam REC di lima Istana Kepresidenan itu berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang dengan kapasitas pembangkit 140 megawatt (MW).
PLN juga memiliki sumber energi bersih lain, yakni PLTP Lahendong 80 MW dan PLTA Bakaru 130 MW. Jadi total produksi listriknya ada sekitar 2,5 juta MWh per tahun yang ini setara dengan 2,5 juta unit REC.
Kerja sama REC untuk lima Istana Kepresidenan itu berkapasitas 12.800-an MWh per tahun, di mana selama dua tahun setara dengan 24.360 unit REC. Artinya, masih banyak potensi REC yang bisa dikerjasamakan dengan berbagai pihak.
Darmawan mengutarakan harapannya agar kerja sama itu dapat menjadi role model seluruh lembaga pemerintahan di Indonesia untuk memanfaatkan listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan.
