Dalam Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, Aminurokhman Meminta Data Yang Statis Terkait Wacana Penghapusan Tenaga Honorer
Berita
PASURUAN, Harnasnews – Anggota DPR RI fraksi partai Nasdem, H. Aminurokhman SE MM melaksanakan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Ke V masa Persidangan I Tahun 2022/2023, dengan berkolaborasi dengan PC. Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Kota Pasuruan, pada hari Minggu (25/09/2022).
Kegiatan yang diselenggarakan di Palm Resto yang berada Jl. Raden Patah, Kota Pasuruan dihadiri seluruh jajaran pengurus dan Anggota PC. Pergunu Kota Pasuruan.
Dalam acara, mantan Walikota Pasuruan 2 periode H. Aminurokhman mengajak seluruh pengurus dan anggota dari PC. Pergunu Kota Pasuruan untuk menjadi inisiator dalam mensosialisasikan 4 Pilar Kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.
“Hari ini saya sengaja mengajak seluruh jajaran pengurus dan anggota dari Pergunu untuk menjadi inisiator untuk menyuburkan kembali nilai-nilai serta norma dari 4 Pilar Kebangsaan Yang merupakan norma dan dasar dari Republik Indonesia,” ucapnya.
Disela acara diputarkan sebuah film pendek yang terdapat maksud juga menjadi salah satu penyebab terkikisnya nilai-nilai serta norma dari 4 Pilar Kebangsaan, yaitu dengan kemajuan teknologi sehingga hilangnya rasa kepedulian terhadap sesama, karena kecanduan Handphone.
“Saya mengajak semua agar bisa menanam nilai-nilai serta norma 4 Pilar Kebangsaan kepada anak didik yang menjadi penerus bangsa nantinya. Saya berharap 4 pilar Kebangsaan bukan diberikan sebagai teori saja, tapi bisa menjadi dasar norma yang bisa dilakukan dalam bersosialisasi didalam masyarakat,” jelas Aminurokhman.
Seusai acara, Aminurokhman menerangkan terkait isu dan wacana penghapusan tenaga Honorer didalam jajaran Pemerintah yang akan dilakukan Pemerintah di Tahun 2023 mendatang.
“Kami siap mendukung semua keputusan pemerintah, tapi semua harus di kongkritkan terlebih dahulu dengan membuat komitmen bersama, dan mencarikan solusi terkait wacana tersebut. Disini harus digaris bawahi bahwa semua bisa dilakukan dengan data yang statis agar bisa mendapatkan solusi, bukannya menyisakan masalah untuk kedepannya,” terangnya.
Anggota Komisi II DPR RI dari Partai Nasdem juga memberikan komentarnya terkait wacana regulasi pengangkatan tenaga Honorer menjadi bagian dari P3K nantinya.
“Ketentuan-ketentuan normatifnya sudah, tapi implementasinya kadang tidak konsisten untuk regulasi. Terkait menjadi bebannya APBD atau di cover oleh APBN, masih ada kesimpang siuran untuk permasalah tersebut, dan kami dari Komisi II berharap Pemerintah bisa mengambil keputusan dengan mempertimbangkan dari berbagai aspek secara Komprehensif, selama itu tidak merugikan masyarakat,” pungkas Aminurokhman.(Hid)
