“Saya rasa Komnas HAM bisa dengan mudah tanya kepada keluarga korban yang sekarang dirawat. Kalau tidak dirawat di RSSA, saya tidak tahu. RSSA itu kan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, semua dalam konsolidasi saya,” ujar dia saat dikonfirmasi di Surabaya, Senin.
Ia menanggapi pemberitaan Komnas HAM yang menyatakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menghentikan pembiayaan korban luka-luka tragedi Kanjuruhan, Malang akibat data yang simpang siur.
Dalam pemberitaan itu, komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyatakan akan menelusuri kebenaran informasi tersebut.
Choirul Anam mengaku menyayangkan jika informasi yang diterimanya benar, mengingat korban luka-luka jumlahnya tidak sedikit.