JAKARTA, Harnasnews – Pemerintah dinilai tidak mungkin memberhentikan semua tenaga honorer tenaga non-aparatur sipil negara (ASN). Opsi memberhentikan semua tenaga honorer merupakan satu dari tiga opsi yang sedang dikaji pemerintah menyusul penghapusan tenaga honorer pada 2023.
“Kalau memberhentikan rasanya tak mungkin kalau semuanya,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas di Jakarta, Kamis (10/11/2022).
Azwar Anas menjelaskan, pilihan memberhentikan semua tenaga honorer tidak mungkin karena tenaga honorer dibutuhkan di beberapa sektor. “Karena kontribusi PPPK ini juga luar biasa di beberapa lini, meskipun di satu sisi PPPK direkrut dengan memperhatikan berbagai ketentuan tapi di sisi lain ada juga merekrutnya sembarangan,” ujar Azwar Anas.
Azwar Anas mengatakan, opsi lainnya, yakni mengangkat semua tenaga honorer. Opsi ketiga, yakni mengangkat tenaga honorer sesuai ketentuan dan skala prioritas.
Mengenai pengangkatan tenaga honorer melalui seleksi PPPK 2022, pemerintah telah memulai dan memprioritaskan untuk tenaga pendidikan dan kesehatan. Dia beralasan, banyak daerah yang tidak memiliki guru maupun tenaga kesehatan berstatus ASN.
“Untuk tahun ini, yang 500 ribu tahun ini prioritasnya untuk pendidikan dan kesehatan, karena banyak guru guru di luar pulau terutama di daerah-daerah terpencil itu tidak ada PPPK-nya, tidak ada ASNnya. begitu juga nakes dokter dan sebagainya,” ujar dia.
