SUMBAWA,Harnasnews – Dalam 10 Visi – Misi Pemerintahan H. Mahmud Abdullah – Dewi Novianty (Mo – Novi) yang merupakan jadi sorotan saat ini adalah janji politiknya yakni tentang 10 ribu tenaga kerja dan 157 Ambulance Desa. Andi Rusni Direktur Pusat Kajian Strategis dan Kebijakan Publik (PKSKP), UTS mengemukakan bahwa saat pemerintahan yang dijalankan oleh Mo- Novi belum baik. Dirinya menilai karena banyak janji – janji politik yang belum dituntaskan.
“Bahwa saat ini pemerintah Mo – Novi belum menunjukan kinerja yang positif. Misalnya tentang visi – misi Ambulance di 157 Desa dan 10 ribu tenaga kerja, ” Ungkapnya.
Menurutnya, Visi -Misi Mo – Novi dapat kita lihat diwebsite nya KPU Sumbawa. Dalam satu tahun pemerintahan itu tentu ada target pencapaian yang disampaikan salah satunya adalah Ambulance.
“Sementara yang ada adalah Ambulance untuk kecamatan- kecamatan. Ini yang saya katakan bahwa pemerintahan Mo – Novi tidak konsisten yang disuarakan saat itu. Nah bagaimana realisasi Ambulance Desa tersebut yang belum terjawab hingga saat ini.
Lanjutnya, bayangkan saja 157 Desa itu resmi masuk dalam visi – misi dan kemudian dirubah dalam perjalanan didalam RPJMD ini tidak konsisten.
” Padahal ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ingin dilihat adalah soal realisasi dari janji – janji politiknya., “pangkas nya.
Tambahnya, kemudian soal tentang tenaga kerja 10 ribu itu gimana, Ambulance saja seperti itu. Soal tenaga kerja 10 ribu itu pemerintah harus mengkomunisikan ini untuk disampaikan kepada publik rencana ini seperti apa. Kalaupun dirubah ditengah jalan visi – misi itu kemudian harus ada klarifikasi, jangan kemudian menjustifikasi bahwa sudah tercapai pencapaiannya.
” Seperti apa ya tangan pemerintah dalam menyuarakan ini. Dan seharusnya disnakertrans menyuarakan ini. Sekarang sudah tahun kedua bahkan tahun ketiga. Apalagi sekarang masuk tahun politik, mampukah kemudian pemerintah mewujudkan hal tersebut, “urainya.
Sambungnya, dari 10 visi – misi Mo – Novi baru dua yang kita kupas belum lagi yang 8 nya. Kalau soal pencapaiannya yang seperti teluk San tong itu kita apresiasi. Akan tetapi itu adalah bagian dari pemerintahan sebelumnya dan juga pemerintah provinsi NTB.
” Nah, pemerintah dalam hal ini harus meluruskan kemudian harus mampu memberikan informasi kepada publik tentang hal – hal yang sudah dilakukan. Karena Keterbukaan informasi dialam demokrasi harus menjadi terang benderang disampaikan, “sebutnya.
Masih menurutnya, apa yang tadinya tidak masuk diprogram, kemudian saat ini masuk agenda baru tetapi agenda lama tidak boleh diabaikan.
” Misalnya MXGP itu sesuatu yang tidak masuk dalam Visi – Misi ya kan. Itu harus disuarakan juga, “bebernya.
Masih Kata Andis soal rekruitmen tenaga kerja kita saja tidak punya gigi, tidak punya taring diproses rekrutmen tenaga AMNT yang akan membangun smelter itu kita tidak punya ini di sektor itu.
“Padahal di sektor itu ya salah satu rekrutmen yang sangat besar yang terjadi di Pulau Sumbawa ini. Tetapi pemerintah KSB seakan-akan menutup pintu ini rapat-rapat sehingga sebesar-besarnya peluang kerja itu ada di wilayah kabupaten Sumbawa Barat. Kita dapat apa gitu, kita tidak punya bergaining position sama sekali padahal daerah konsesi PT Aman mineral Nusa Tenggara salah satunya ada di wilayah kita, “tutupnya.(HR)
