SUMBAWA,Harnasnews – Beberapa waktu yang lalu, saat HUT Kabupaten Sumbawa ke-64 Tahun 2023, beredar luas di Medsos sebuah Tabel Penilaian dari Regional Institute 104 terkait Kinerja Kabupaten Sumbawa Tahun 2022.
Dalam tabel tersebut, tergambar Nilai Kinerja Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 yaitu Dua Indikator yang Nilainya A, Dua bernilai B, 4 bernilai C, Dua bernilai D dan 6 Indikator bernilai E. Penilaian tersebut dikutip dari laman Website: djpk.Kemenkeu.go.id.
Karena rasa keingintahuan, kami mencoba membuka laman Website tersebut untuk melihat apa yang menjadi tolak ukur penilaian sehingga Kab. Sumbawa memperoleh nilai seburuk itu, tapi ternyata tidak ada tabel tersebut di dalamnya.
Lantas beberapa pihak mencoba mengklarifikasi bahwa itu adalah nilai yang diambil dari beberapa sumber dan RI 104 tidak pada posisi memberikan penjelasan apa-apa.
Informasi tersebut akhirnya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Baik yang tidak terima dengan hal tersebut karena mendiskreditkan pemerintah maupun karena pembelaan yang membabi buta, selebihnya mereka menilai ini adalah realita yang ada/ benar adanya.
Dalam kontek ini, saya ingin mengatakan bahwa informasi yang beredar ini tergolong hoaks, karena faktanya tidak ada tabel semacam ini dari laman website tersebut dan akhirnya terkesan menyesatkan masyarakat. Lebih baik dikatakan bahwa sumber data adalah data yang diolah dari beberapa sumber dan diberikan penjelasan.
Hal ini saya sampaikan bukan berarti bahwa saya unsih membela Pemerintahan ini tetapi mari kita kedepankan cara-cara yang bertanggungjawab, apalagi dalam tataran data.
Pemerintahan ini memang harus dikritik karena memang belum nampak kemajuan yang berarti. Kritikan adalah pemecut semangat dalam menjalankan pemerintahan tetapi lewat kritik yang konstruktif, misalnya kritik dengan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan keakuratan datanya.
Pemerintahan ini belum berbuat banyak untuk memenuhi janji politiknya. Dari 10 Program Visi-Misi Pemerintahan H. Mahmud Abdullah – Dewi Novianty (Mo – Novi), yang menjadi sorotan saya saat ini misalnya tentang 10 ribu tenaga kerja dan Program Ambulance Desa, artinya ada 157 Ambulance Desa sesuai dengan jumlah desa di Kabupaten Sumbawa.
Menurutnya, Visi -Misi Mo – Novi dapat kita lihat diwebsite nya KPU Sumbawa. Dalam satu tahun pemerintahan itu tentu ada target pencapaian yang disampaikan salah satunya adalah Ambulance.
“Sementara yang ada adalah Ambulance untuk Puskesmas di kecamatan- kecamatan yang dananya bersumber dari DAK. Ini yang saya katakan bahwa pemerintahan Mo – Novi tidak konsisten yang disuarakan saat itu. Nah bagaimana realisasi Ambulance Desa tersebut yang belum terjawab hingga saat ini.
Lanjutnya, bayangkan saja 157 Desa itu resmi masuk dalam visi – misi dan kemudian dirubah dalam perjalanan didalam RPJMD, ini tidak konsisten.
“Padahal ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ingin dilihat adalah soal realisasi dari janji – janji politiknya., “pangkas nya.
Tambahnya, kemudian soal 10 Ribu tenaga kerja itu gimana, Ambulance saja seperti itu. Soal tenaga kerja 10 ribu itu pemerintah harus mengkomunisikan ini untuk disampaikan kepada publik rencana ini seperti apa. Kalaupun dirubah ditengah jalan visi – misi itu kemudian harus ada klarifikasi, jangan kemudian menjustifikasi bahwa sudah tercapai targetnya. Target yang mana yang dimaksud itu harus jelas dan benar.
“Harus ada leading sector yang menyuarakan atau menjelaskan hal ini kepada publik, misalnya Disnakertrans Kab. Sumbawa.
Sekarang sudah tahun kedua bahkan tahun ketiga. Apalagi sekarang masuk tahun politik, mampukah kemudian pemerintah mewujudkan hal tersebut, “urainya.
Sambungnya, dari 10 visi – misi Mo – Novi baru dua yang kita kupas belum lagi yang 8 nya. Kalau soal pencapaiannya yang seperti Teluk Santong itu kita harus apresiasi. Akan tetapi itu adalah bagian dari rencana pemerintahan Husni-Mo dan direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi NTB.
“Nah, pemerintah dalam hal ini mampu memberikan informasi kepada publik tentang hal – hal yang sudah dilakukan. Karena Keterbukaan informasi di alam demokrasi harus menjadi terang benderang disampaikan, “sebutnya.
Masih menurutnya, apa yang tadinya tidak masuk diprogram, kemudian saat ini masuk agenda baru tetapi agenda lama tidak boleh diabaikan.
“Misalnya MXGP itu sesuatu yang tidak masuk dalam Visi – Misi, ya kan? Itu harus disuarakan juga dengan baik, itu sah-sah saja sebagai ide dan gagasan baru namun Janji Politik harus pula menjadi prioritas, “bebernya.
Masih Kata Andis soal rekruitmen tenaga kerja kita saja tidak punya gigi, tidak punya taring. Proses rekrutmen tenaga kerja Pembangunan Smelter AMNT contohnya. Kita tidak punya posisi tawar (Bargaining Position) yang kuat terhadap Pemda KSB. Pemda KSB menutup pintu rapat-rapat dan bahkan Bupati KSB menjadi ujung tombak lansung dalam rekrutmen Tenaga Kerja tersebut. Padahal kalau mau jujur, Pemda KSB atau AMNT tidak boleh menutup mata terhadap daerah konsesi AMNT yang juga masuk dalam Wilayah Kabupaten Sumbawa, tutup Andis. (HR)
