JAKARTA, Harnasnews – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencatat realisasi serapan anggaran tahun 2022 mencapai Rp2,87 triliun atau 96,50 persen dari total anggaran sebesar Rp2,97 triliun.

“Total sisa anggaran pada 2022 yang belum terserap Rp104,33 miliar yang hampir seluruhnya itu adalah dana yang berasal atau bersumber dari PHLN (pinjaman dan hibah luar negeri),” ujar Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.

Ia mengemukakan dana yang bersumber dari PHLN itu masih ada penundaan atau tertundanya no objection letter dari donor yang proses penerbitannya memang memakan waktu lama.

“Tentu ini akan menjadi catatan kami, catatan kami pada tahun anggaran 2023 yang akan datang ada perhatian khusus untuk dana PHLN,” tuturnya.

Mendes PDTT menambahkan kinerja serapan anggaran 2022 itu lebih tinggi 1,09 persen dibandingkan tahun tahun sebelumnya.

“Tahun 2021 penyerapan kamo sebesar 95,41 persen, kemudian pada tahun 2022 sebesar 96,51 persen, lebih tinggi 1,09 persen dibanding tahun 2021,” papar Gus Halim, demikian ia biasa disapa.

Dalam kesempatan itu, Mendes PDTT juga menyampaikan realisasi output program pada 2022. Terdapat beberapa program yang realisasi output-nya tidak mencapai 100 persen di antaranya bantuan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebanyak 500 BUMDes.

“Realisasinya 99,8 persen, ini karena ada satu BUMDes yang tidak bisa menyerap dana yang sudah dialokasikan karena tidak dapat melengkapi dokumen sampai dengan menjelang akhir tahun anggaran 2022,” paparnya.