PDI-P DKI Komentari Soal Surat Edaran Larangan Buka Bersama dari Presiden Jokowi

JAKARTA, Harnasnews – Surat bernomor R-38/Seskab/DKK/03/2023 yang dikeluarkan Sekretariat Kabinet berkaitan dengan larangan buka puasa bersama terus menuai kontroversi.

Sebagian kalangan menilai, adanya larangan tersebut merupakan bentuk kekhawatiran presiden terhadap pergerakan konsolidasi menjelang pileg dan pilpres 2024.

Adanya penilaian tersebut ditolak Ketua Bamusi DKI Jakarta, Rasyidi. Anggota DPRD DKI Jakarta itu menyoroti, jika larangan itu untuk mengingatkan ASN agar hidup berhemat dan tidak menghamburkan uang negara.

“Dalam konteks prilaku hemat, kita perlu mencontoh kehidupan Rosullullah SAW. Beliau selalu mengajarkan umatnya untuk tidak berlebih-lebihan. Sementara, jika dikaitkan dengan kondisi kesulitan ekonomi saat ini di tanah air dan dunia. Masyarakat diharapkan perlu melakukan penghematan ekonomi,” ujar Wakil Ketua Komisi C itu.

Dikatakannya lagi, surat edaran Sekretaris Kabinet itu ditujukan pada ASN kementerian, Pemda, Pemkot hingga pada level bawah di pemerintahan yang menggunakan APBN atau APBD dalam melaksanakan buka bersama.

“Kalau APBD atau APBN dikeluarkan untuk membiayai acara bukber, tentu akan mubazir. Karena kecenderungannya jika kementerian atau pun gubernur mengadakan buka bersama pasti menggunakan dana APBN atau APBD yang sangat besar. Lebih baik jika uang tersebut digunakan untuk hal yang lainnya,” katanya.

Sementara, jika dikaitkan dengan isu yang berkembang. Terkait Dengan kegaduhan gaya hidup ASN di Indonesia yang mempertontonkan gaya hidup kemewahan. Dalam kaitan tersebut, anggot DPRD yang terpilih dari dapil Jaktim itu menganggap Presiden Jokowi, berharap surat edaran tersebut bisa menekan pro kontra yang berkembang tentang gaya hidup boros ASN di Indonesia.

“Jadi sangat jelas, larangan itu hanya pada ASN. Masyarakat umum, parpol, artis atau pun LSM tidak ada larangan untuk melaksanakan buka bersama. Selama tidak menggunakan uang negara,” tutupnya. (Ian)