Atasi Kemelut PPDB, DPRD Minta Pemkot Bekasi Tambah Sekolah Negeri Tiap Kelurahan
KOTA BEKASI, Harnasnews – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online setiap tahunnya selalu menjadi polemik di Kota Bekasi, pimpinan DPRD Kota Bekasi memberi solusi 1 Kelurahan 1 Sekolah Negeri untuk mengatasi persoalan PPDB tersebut.
Ketua DPRD Kota Bekasi, H.M Saifuddaulah, mengatakan, untuk mampu mengatasi persoalan PPDB yang kerap terjadi, maka perlunya upaya menambahkan satu sekolah di setiap Kelurahan se-Kota Bekasi.
“Selain 1 Kelurahan 1 Sekolah Negeri. Program peningkatan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) juga perlu dikuatkan agar juga memberikan solusi kepada masyarakat ketika anaknya harus sekolah di swasta,” kata Saifuddaulah yang merupakan Politisi PKS itu, Kamis (20/7/2023).
Wakil Ketua (Waka) 1 DPRD Kota Bekasi, Anim Imamuddin, menyampaikan hal serupa. Politisi PDI Perjuangan itu meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi agar fokus pada target pembangunan Sekolah Negeri di setiap Kelurahan.
“Saya menargetkan setiap Kelurahan harus Sekolah Negeri. Ini karena ketika PPDB online, tentang aturan zonasi, karena Kelurahan yang tidak ada SMP Negeri jalur zonasinya selalu kalah dengan daerah lain,” kata Anim.
Wakil Ketua II DPRD Kota Bekasi, H. Edi, S.Sos mengungkapkan, bahwa dirinya terus mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi segera menambah bangunan Sekolah Negeri.
“Sudah banyak teman-teman dewan yang juga mendorong penambahan unit Sekolah Negeri untuk SMP. Maka memang sudah seharusnya Pemerintah bisa segera merespon untuk segera melakukan realisasi penambahan Sekolah Negeri di Kota Bekasi ini. Lagipula, ini adalah salah satu dari program 100 kerja kepala daerah terpilih saat Pilkada 2018, yakni bangun Sekolah Negeri 1 Kelurahan 1 Sekolah Negeri,” kata Edi yang merupakan Politisi Golkar. (Adv)