Pendistribusian E-KTP Di Kota Bekasi Sudah Sesuai Dengan Kebijakan Kemendagri
KOTA BEKASI, Harnasnews – Terkait polemik tentang permasalahan ketersediaan Blanko yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat di masyarakat Kota Bekasi khususnya, begitu banyak sekali komplainan yang bertanya mengapa sangat sulit untuk mendapatkan antrian dalam pengurusan administrasi kependudukan khususnya dalam pengurusan pencetakan KTP-el dan menanyakan tentang berapa kuota yang disediakan oleh Dukcapil Kota Bekasi.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menambah 11.393.783 keping blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Penambahan tersebut diprioritaskan kepada pemilih pemula Pemilu 2024.
Hal tersebut juga disampaikan Kadisdukcapil bahwa prioritas KTP-el adalah bagi cetak pertama selanjutnya diatur kemudian bagi cetak ulang. Untuk yang merasa butuh cetak ulang, jika berbasis quota maka lebih mudah aktifkan identitas kependudukan digital agar tidak terjadi KTP hilang dan rusak.
Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, mengatakan telah meminta Kementerian Keuangan menyetujui usulan penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk menambah stok blangko KTP elektronik. “Pengadaan blangko KTP-el sebanyak 11.393.783 adalah yang ketiga pada tahun 2023 setelah mendapat persetujuan anggaran dari Menteri Keuangan,” kata Teguh dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/8).
Teguh mengatakan tambahan blangko KTP elektronik ini diprioritaskan untuk masyarakat sebagai berikut:
a. penduduk yang sudah rekam tapi belum dicetak KTP-el nya
b. pemilih pemula
c. penduduk yang terkena dampak pemekaran wilayah
d. penduduk yg berubah elemen datanya
Kata Teguh, (Dirjen Dukcapil) juga tidak ingin KTP-el mengganggu jalannya pesta demokrasi.
“Sehingga, masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik,” uarnya.
Kadisdukcapil Kota Bekasi berharap pelayanan adminduk di Kota Bekasi ini tetap berjalan lancar dan berharap warga Kota Bekasi ikut serta mendukung program pemerintah untuk mengaktivasi identitas digital. (ADV)
