“Iya, Ponorogo masuk 20 besar daerah yang rawan politik uang. Munculnya indeks itu karena ada kasus politik uang yang terungkap pada Pemilu 2019,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Ponorogo, Muhammad Bahrun Mustofa di Ponorogo, Rabu.
Dalam daftar yang dirilis Bawaslu RI dan diunggah di sejumlah akun resmi lembaga pengawas pemilu itu, Ponorogo menempati urutan sembilan, tepat di atas Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat dan di bawah Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.
Nomor urut satu daerah rawan politik uang, sebagaimana rilis Bawaslu RI, adalah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua.
Di Pulau Jawa dan Madura, daerah yang masuk 20 besar kota/kabupaten rawan politik uang adalah Kota Serang (Banten), Kota Jakarta Timur (DKI Jakarta), Kabupaten Temanggung (Jawa Tengah), Kota Magelang (Jawa Tengah), dan Bandung Barat (Jawa Barat).
Namun Bawaslu tidak menjelaskan rinci maksud posisi urutan itu, apakah terkait dengan kuantitas dan kualitas potensi kerawanan politik uang pada Pemilu 2024 nanti.
