Anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Yudi Purnomo saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, mengatakan untuk kedua kalinya Satgassus Pencegahan Korupsi Polri melaksanakan Forum Grup Diskusi (FGD) Perumusan Kebijakan Penanganan “Illegal Drilling” yang bertujuan untuk mendapatkan masukan tentang berbagai alternatif solusi komprehensif dalam penanganan “illegal drilling”.

“FGD ini merupakan salah satu upaya Polri dalam kegiatan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi pada penanganan ‘illegal drilling”,” kata Yudi.

Mantan Penyidik KPK ini menjelaskan FGD pertama dilaksanakan bulan Juli 2023 di Palembang diikuti para pemangku kepentingan daerah di wilayah Jawa dan Sumatera yang secara langsung menghadapi cukup banyak permasalahan di lapangan mengenai “illegal drilling” ini, seperti pemerintah provinsi dan kabupaten terkait, perwakilan SKK Migas dan PT Pertamina Hulu Energi di daerah, aparat penegak hukum di daerah, serta BUMD dan KUD yang mengelola sumur masyarakat.

Pada FGD pertama, kata dia, telah diperoleh banyak informasi mengenai permasalahan dan upaya penyelesaian yang sudah dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan di tingkat daerah, sekaligus keberhasilan, kegagalan, kendala, serta saran perbaikannya.

“Salah satu permasalahan ‘illegal drilling’ yang ditemukan adalah belum adanya kebijakan atau regulasi yang komprehensif dalam penanganan sumur minyak masyarakat tanpa izin atau tanpa ikatan kontrak yang sah,” kata Yudi.

Kemudian, lanjut dia, FGD Kedua dengan subtema “Solusi perbaikan kebijakan, tata kelola, dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan illegal drilling” ditujukan untuk mendapatkan masukan tentang berbagai alternatif solusi yang komprehensif dalam penanganan “illegal drilling”, baik secara represif maupun preventif sehingga selanjutnya diharapkan Ditjen Migas Kementerian ESDM akan dapat menyusun dan memproses draf regulasi yang selaras dengan berbagai kepentingan para pihak terkait.

Mantan Ketua Forum Wadah Pegawai KPK itu menambahkan kegiatan FGD kedua ini dibuka Staf Ahli Menteri ESDM Akhmad Syakhroza,dihadiri Dirjen Migas Tutuka Ariadji yang memberikan arahan agar dapat memformulasikan regulasi yang tepat dan melaksanakannya.