MAKASSAR, Harnasnews – DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyikapi adanya rencana Perum Bulog Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) akan menerima suplai beras impor sebanyak 70 ribu ton untuk didistribusikan ke daerah sentra pangan.
“Saya heran dan baru lihat berita akan ada suplai beras impor, padahal kita di Sulsel ini salah satu lumbung beras. Walaupun kemarau, kita masih satu kali panen. Mestinya ada ketersediaan kita punya beras,” ujar Ketua Komisi B Bidang Ekonomi DPRD Sulsel Fermina Tallulembang di Makassar, Kamis.
Menurut dia, dengan didatangkannya beras impor di Sulsel tentu ada kelemahan regulasi. Selain itu, pengiriman beras ke luar Sulsel tentu menjadi persoalan, sehingga dampaknya stok berkurang, sehingga pada akhirnya beras impor masuk ke Sulsel.
“Buat saya, itu miris sekali. Jadi, ini menjadi perhatian bersama dari Pemprov, Bulog, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan DPRD. Jadi fungsi pengawasan harus lebih diperketat lagi. Usul saya, dibuat Perda untuk payung hukumnya,” papar Fermina menegaskan.
Meski demikian, rencana masuknya beras impor tersebut ke Sulsel tentu ada sebab, karena pemerintah sudah menghitung termasuk memprediksi terkait ketahanan pangan. Tetapi untuk
memastikan itu, dewan akan memanggil pihak terkait apabila ada usulan atau keberatan dari masyarakat melalui rapat dengar pendapat.
Di tempat terpisah, anggota Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat Ady Ansar menyayangkan apabila ada beras impor masuk ke Sulsel. Mestinya, dengan kenaikan harga beras
harusnya dinikmati petani. Kalaupun ada kebijakan impor, yang menikmati bukan petani, tetapi tempat lain, pengusaha atau importir.
“Sebagai anggota dewan tentu berharap supaya pemerintah menghitung dengan baik apakah memang kita defisit. Beberapa tempat di Sulsel ini mulai panen. Itu harus dihitung dengan baik bahwa kita cukup stok, itu bisa menyebabkan harga. Sekarang harga memang naik, tetapi ada panen di beberapa tempat, ini harus hitung dengan baik,” katanya, dilansir dari antara.
