SURABAYA, Harnasnews – Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya menyatakan sikap untuk menolak politik dinasti serta mendorong terwujudnya pemilu yang jujur dan adil.
Pernyataan sikap ini dipimpin Rektor Untag Prof Mulyanto Nugroho.
Sivitas akademika Untag melakukan deklarasi dan pernyataan sikapnya di Plasa Proklamasi. Dengan kompak, mereka mengenakan baju hitam sebagai wujud keprihatinan teehadap kondisi demokrasi di Indonesia saat ini.
Mereka melakukan pernyataan sikap dengan tajuk seruan kebangsaan kampus merah putih untuk Indonesia, damai negeriku, damai bangsaku.
“Di bawah pilar panji-panji nilai kebangsaan, kejujuran, kecerdasan, keberagaman, dan kreativitas kami, segenap sivitas akademika Untag Surabaya menyatakan menolak politik dinasti dan intimidasi, menolak korupsi, kolusi, dan nepotisme, menuntut pemerintahan yang bersih dan berwibawa, menuntut etika bernegara dan berpemerintahan,” seru rektor Untag saat memimpin pernyataan sikap, Senin (5/2/2024).
Prof Nugroho kemudian menyerukan ajakan untuk masyarakat agar bersama-sama mewujudkan keadaban dalam demokrasi, serta mendorong presiden dan para pemimpin menempatkan kepentingan umum sebagai prioritas utama dibanding pribadi dan golongan.
“Oleh karenanya, kami menyuarakan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menolak calon pemimpin yang proses pencalonannya melanggar konstitusi dan etika demokrasi, menolak politik dinasti, menolak politik uang dalam pemilu,” ujar dia.
“Menuntut pemerintah untuk menjatuhkan sanksi tegas terhadap segala bentuk abuse of power, kejahatan jabatan, serta intimidasi yang berindikasi melanggengkan kekuasaan personal maupun kelompok, mengembalikan netralitas ASN, TNI, dan Polri,” imbuhnya.
Rektor Untag menilai, munculnya fenomena dan gejolak yang terjadi saat ini menunjukkan adanya kemunduran dalam demokrasi.
Ditambah banyaknya fenomena keberpihakan ASN pada pemilu 2024, tentu harus dihapuskan.
“Bangsa Indonesia sedang tidak baik-baik saja, kita melihat kemunduran tentang demokrasi kita sangat mundur. Dibanding tahun 98, kita lebih mundur lagi.
Sehingga kita pada hari ini menanggapi fenomena itu, kita pada hari ini menyatakan petisi ini agar pemilu jurdil,” tuturnya.
Melalui pernyataan sikap dari segenap sivitas akademika Untag ini, diharapkan dapat mencegah terjadinya politik dinasti di bangsa Indonesia yang hanya berpihak pada kepentingan satu kelompok saja. Terutama menjelang pemilu 2024 yang hampir di depan mata.
“Indonesia adalah miliknya bangsa Indonesia, satu bangsa. Tidak boleh hanya mengatasnamakan dan memenangkan satu kelompok. Itu yang harus dihindari.
Mudah-mudahan suara dari sikap Untag Surabaya ini didengar oleh pemerintah, didengar semua rakyat sehingga harapan kita terjadi demokrasi pada 14 Februari 2024,” pungkasnya.(Red/Hum)
