Rahmat Hidayat: Perlu Sinergi Wujudkan Blue Economy
SUMBAWA, Harnasnews – Ada sejumlah point penting yang dihasilkan dari Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang dilaksanakan di The Alana Jogyakarta Hotel and Convebtion Center – Jogyakarta pada Tanggal 5 – 8 Maret 2024 lalu, terkait dengan ekonomi biru (Blue Economy) itu memang diperlukan adanya sinergitas untuk mewujudkan Ekonomi Biru untuk Kelautan dan Perikanan Indonesia yang Maju dan Berkelanjutan, ungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Rahmat Hidayat S.Pi MT dalam keterangan Pers diruang kerjanya, Kamis (14/03/2024).
Dijelaskan, Rakernis yang dihadiri lebih kurang 500 peserta dari seluruh Indonesia terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota, Eselon 1 lingkup KKP, Unit Pelaksana Teknis masing-masing eselon 1 KKP, Lembaga Peneliti/Perguruan Tinggi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BAPPENAS dan Badan Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan, telah menghabiskan beberapa point yang menjadi rumusan penting.
“Rumusan yang dihasilkan dari Rakernis Blue Economy itu, menyangkut soal arah kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan 2021-2024, perluasan wilayah konservasi perairan, penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan, pengembangan perikanan budidaya laut, pesisir dan pedalaman yang ramah lingkungan, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan,
penanganan dan pengelolaan sampah laut,” papar Rahmat Hidayat.
Menurutnya, kebijakan pengelolaan wilayah perikanan dan pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan harus memperhatikan karakteristik wilayah masing-masing, serta menjaga secara penuh keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan ekologi serta pelibatan local authority. Transformasi pengelolaan WPP (Wilayah Pengelolaan Perairan) harus secara bertahap diintroduksikan untuk mendukung penerapan PIT (Penangkapan Ikan Terukur).
Kesiapan data yang reliable, SDM yang handal dan sarpras yang memadai, kapasitas manajemen untuk implementasi PIT harus dilakukan secara seksama, dan kolaborasi mutlak dibutuhkan, dengan pentahapan proses, roadmap, milestone harus terkalkulasi dengan baik, dimana Sinergi kegiatan Pusat – Daerah dan integrasi pendanaan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, baik APBN, DAK, APBD, swasta dan masyarakat harus dilakukan mengingat adanya keterbatasan sumber dana APBN tukasnya.
“Tujuan utama dari transformasi perikanan tangkap melalui kebijakan Penangkapan Ikan Terukur adalah untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya, kesejahteraan nelayan, dan membangun industri perikanan nasional yang maju dan berdaya saing melalui kolaborasi, keberterimaan dan dukungan penuh seluruh pemangku kepentingan antara lain pelaku usaha, nelayan, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga terkait, LSM, dan stakeholders lainnya,” ujar Rahmat Hidayat.(Hermansyah)
