Demi Sejahterakan Masyarakat,Bappeda Sumenep Gelar Seminar dan FGD Tentang Penanggulangan Kemiskinan

Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto,

SUMENEP,HarnasnewsPemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menggelar Seminar dan Forum Grup Diskusi (FGD) tentang penanggulangan kemiskinan.

Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Potre Koneng, Kantor Bappeda Sumenep,pada Kamis(01/08/24).

Tak tanggung-tanggung Bappeda Sumenep menghadirkan narasumber yang cukup competen diantaranya; Guru Besar FISIP Unair, Prof. Dr. Bagong Suyanto, Direktur Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan (LPTP) Surakarta,Rahadi dan Kepala BPS Kabupaten Sumenep Joko Santoso.

Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan kegiatan ini dalam rangka memetakan model kemiskinan di Indonesia, khususnya Sumenep.

“Kegiatan ini digelar untuk menciptakan platform satu data kemiskinan, serta merancang skema evaluasi, monitoring, dan dampak program penanggulangan kemiskinan,” Kata Arif Kamis (01/08/24).

Menurut Arif, acara ini bertujuan menyamakan persepsi tentang kemiskinan dari segi konseptual hingga fakta di lapangan,

“Kegiatan ini juga bertujuan untuk merancang inovasi bentuk, model, dan pola penanggulangan kemiskinan,yang tentunya sesuai dengan fakta yang ada di lapangan ” Ujarnya.

Sumentara itu, Bupati Sumenep ,Ahmad Fauzi mengatakan, bahwa pemerintah terus berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan, utamanya kemiskinan ekstrem.

“Kami sangat serius dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Sumenep ini, “Kata Fauzi,Kamis(01/08/24).

Fauzi berharap melalui seminar dan FGD ini,pihaknya dapat memperoleh informasi dan masukan positif,

“Kami harapkan dengan adanya kegiatan ini,banyak terserap informasi dan masukan sehingga didapat strategi efektif untuk penanggulangan kemiskinan,khususnya di Kabupaten Sumenep”,Pungkasnya.

Untuk diketahui,Seminar dan FGD ini akan berlangsung selama dua hari dengan 31 peserta dari berbagai elemen masyarakat, termasuk TKPK Kabupaten Sumenep,Perangkat Daerah, instansi vertikal, tenaga ahli Bupati, perguruan tinggi, pondok pesantren, organisasi kemasyarakatan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. (HR/Zham).

Leave A Reply

Your email address will not be published.