JAKARTA, Harnasnews – Presiden Prabowo Subianto akhirnya menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan elpiji 3 kg seperti biasa, setelah sebelumnya muncul reaksi protes dari masyarakat atas kebijakan Kementerian ESDM yang melarang pengecer untuk menjual gas melon.
Akibat kebijakan yang dilakukan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Selain itu menunjukkan tidak adanya koordinasi yang baik antara kementerian ESDM dengan presiden.
Menanggapi hal itu, direktur eksekutif Etos Indonesia Institute, Iskandarsyah menilai Menteri ESDM telah offside. Padahal menteri merupakan pembantu presiden, seharusnya segala kebijakannya harus atas persetujuan dari presiden.
“Terkait dengan polemik kelangkaan gas, menteri ESDM sepertinya mengambil langkah sendiri tanpa berkoordinasi dengan presiden. Apa mungkin Bahlil sudah lupa jika sekarang ini presidennya pak Prabowo?, kacau benar menteri tak berkoordinasi dengan pimpinannya begini,” ujar Iskandar kepada Harnasnews, Kamis (6/2/2025).
Padahal sebelumnya presiden tak pernah mengeluarkan pernyataan atas pendistribusian gas 3 kg, karena ada yang mengurus yaitu menteri ESDM, tapi bukan berarti Menteri ESDM serta merta mengeluarkan regulasi tanpa sepengetahuan presiden.
Selanjutnya, kata Iskandar, begitu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memberikan statement atas nama Presiden Prabowo dengan mudahnya, Bahlil memutar balik pernyataannya.
Iskandar justru mempertanyakan kepada Bahlil kepada siapa dirinya melakukan koordinasi terkait dengan kebijakan gas elpiji.
“Seharusnya Bahlil tahu bahwa presidennya saat ini bukan Joko Widodo lagi. Karena terkait dengan kebijakannya itu membuat blunder Pak Prabowo. Publik sempat menyalahkan pak Prabowo terkait dengan kelangkaan gas elpiji kemarin,” pungkasnya.
Sebelumnya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan elpiji 3 kg seperti biasa. Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi subpangkalan.
“Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam. Dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian ESDM untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
“Namun, setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan,” sambungnya.
Bahlil Mengakui Kesalahan
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akhirnya mengakui kesalahannya. Hal itu usai adanya kisruh gas LPG 3 kg yang sempat membuat resah masyarakat.
Kisruh ini terjadi setelah Pemerintah, lewat Menteri Bahlil, mau menertibkan para pengecer LPG 3 kg. Bahlil juga sempat menekankan bahwa kisruh LPG 3 kg bukan karena adanya kelangkaan.
“Kelangkaan daripada LPG itu sebenarnya nggak ada, nggak ada. Kenapa? Karena semua kebutuhan dari tahun 2024 ke 2025, volumenya sama, dan kami siapkan sekarang,” kata Bahlil kepada wartawan di kawasan Bogor, Jawa Barat, Minggu (2/2/2025).
Menurut Bahlil, yang terjadi saat ini bukanlah kelangkaan, namun proses perubahan dari pengecer menjadi pangkalan.
Oleh karen itu, pemerintah telah menganalisa dan menunjukkan bahwa masih terjadi kenaikan di tingkat pengecer yang memberatkan masyarakat.
Pihaknya saat ini tengah merancang aturan agar status para pengecer bisa diubah menjadi pangkalan supaya masyarakat bisa mendapatkan harga yang sesuai saat membeli langsung di pangkalan. (Pri)
