KABUPATEN KEDIRI, Harnasnews – Dalam upaya menciptakan dunia pendidikan yang ideal, setiap individu terutama para wali murid, dapat memberikan dukungan dengan penuh keikhlasan tanpa merasa tertekan oleh tuntutan biaya yang tidak wajar.
Namun pada kenyataan di Kabupaten Kediri, dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang berkedok sumbangan jariyah dan infak di sejumlah sekolah di bawah naungan Kementerian Agama, seperti MTsN dan MAN kerap dikeluhkan oleh para wali murid.
Bambang Soesilo, Ketua Umum LSM Gerakan Masyarakat Arus Bawah Nusantara (Gemah) Nusantara, mengaku prihatin atas tingginya keluhan dari wali murid yang merasa terbebani oleh penetapan nominal sumbangan yang tidak transparan.
“Konsep jariyah seharusnya berkaitan dengan amal yang dilakukan secara sukarela, bukan ditekan dengan angka-angka yang telah ditentukan. Praktik ini jelas akan merusak tradisi mulia infak dan jariyah yang seharusnya menjadi ladang pahala bagi umat,” ujar Bambang kepada wartawan di Kediri, Senin (10/2/2025).
Oleh karena itu, pihaknya mendorong evaluasi serta transparansi dari pihak berwenang. Sebab, kata dia, dalam situasi ekonomi yang semakin sulit, wali murid tidak seharusnya dipaksa untuk memenuhi sumbangan dengan jumlah tertentu.
Menurut dia, praktik pengumpulan sumbangan yang tidak sesuai dengan semangat sukarela hanya akan memperburuk kondisi, menciptakan ketidakadilan yang merugikan para orang tua.
“Oleh karena itu kami mendesak Kepala Kantor Kementerian Agama untuk segera melakukan evaluasi dan investigasi menyeluruh terkait praktik ini, melibatkan pihak kejaksaan dan otoritas lainnya sebagai bentuk keseriusan dan ketegasan,” tegasnya.
Lebih lanjut, masyarakat berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa tambahan biaya yang tidak masuk akal.
“Terkait dengan permasalahan itu, kami berencana mengajukan surat resmi kepada Kementerian Agama dan Kejaksaan Tinggi, meminta audit menyeluruh di setiap sekolah yang diduga terlibat,” katanya.
Selain itu, pihak ya akan melakukan uji petik terhadap sejimlah wali murid untuk memberikan keterangan terkait keberadaan pungli ini dan mengadakan konferensi pers agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan akurat.
“Jika memang tidak ada pungli, maka harus ada penjelasan yang terbuka dan jujur,” jelasnya.
Selain itu, dia juga mengajak agar menjadikan dunia pendidikan lebih bersih, transparan, dan berintegritas demi masa depan anak-anak bangsa.
“Kita harus menjadikan keterbukaan dan inovasi dalam pengelolaan pendidikan sebagai prioritas utama, demi menciptakan masa depan cerah bagi generasi penerus,” pungkasnya.
