Pemkab Bekasi Didesak Tutup TPST Ilegal di Kawasan Lippo Cikarang
KABUPATEN BEKASI, Harnasnews – Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kabupaten Bekasi menggelar aksi unjuk rasa di dua titik di kantor Lippo group Meikarta dan juga halaman Pemkab Bekasi, Jum’at (21/02/2025). Mereka menuntut agar Pemkab Bekasi menutup Tempat Pembuangan Sampah (TPS) ilegal yang berada di kawasan Lippo Cikarang
Bagus Triarsa Selaku koordinator aksi mengatakan bahwa aksi ini sebagai upaya PMII dalam menyikapi persoalan dampak lingkungan hidup di Bekasi, apalagi sejauh ini pemerintah daerah Baik Bupati maupun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dinilai lembek dalam mengusut tuntas serta menindak tegas pelaku pembuangan sampah di TPS ilegal yang berada di kawasan Lippo Cikarang, sebab pembuangan sampah di TPS ilegal ini merupakan salah satu bentuk kejahatan lingkungan. Oleh sebab itu tidak boleh dibiarkan begitu saja dan harus ada penindakan secara tegas sesuai aturan yang berlaku.
“Pemerintah daerah jangan tutup mata dengan adanya kejahatan lingkungan berupa Tempat Pembuangan Sampah (TPS) ilegal di kawasan Lippo Cikarang, dan juga harus segera mengusut tuntas serta menindak tegas pelaku sesuai konstitusi yang berlaku, agar kedepannya TPS ilegal ini tidak terjadi lagi di lingkungan Bekasi.”ucap Bagus
Hasil Investigasi. Pihaknya menduga bahwa pembuangan sampah di TPS ilegal itu dilakukan oleh oknum Lippo Cikarang yang tidak bertanggungjawab, apalagi sejak TPS ilegal itu di ketahui sejsk November 2024 pemerintah daerah baik Bupati, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan juga Polres Metro Bekasi masih belum mendapati siapa tersangka yang melakukan kejahatan lingkungan tersebut, sedangkan kalau kita bandingkan dengan TPS ilegal yang berada di taman limo Depok dalam jangka waktu singkat Pemda Depok sudah bisa menetapkan tersangka di wilayahnya, ini aneh sudah lebih dari 3 bulan namun masih belum ada tersangka siapa pelaku pembuangan sampah di TPS ilegal Lippo Cikarang.
“Kami yakin dan menilai Pemerintah Daerah masih belum serius dalam menyelesaikan persoalan kejahatan lingkungan hidup yang ada di lingkungan Kabupaten Bekasi, apalagi dari informasi yang kami dapatkan di lapangan beberapa sampah di lokasi TPS ilegal itu justru malah di timbun dengan tanah bukannya di buang ke Burangkeng”, ujarnya
M Faisal Haq. Selaku Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bekasi juga mengungkapkan, persoalan lingkungan hidup ini adalah salah satu dari 5 manifesto PMII Kabupaten Bekasi, maka dalam kasus ini pelaku harus di tindak dengan tegas sesuai amanat konstitusi Pasal 98 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga Pasal 40 Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
“Kami akan kawal isu ini sampai benar-benar tuntas, demi mewujudkan keadilan hukum yang sebenar-benarnya, dan juga saya harap DLH jangan tutup mata atas kasus ini”, ungkap Faisal
Selanjutnya. Faisal juga menambahkan hasil investigasi bahwa sudah ada pemulihan lingkungan yang dilakukan oleh pihak Lippo Cikarang selaku pemilik lahan yang di kerjakan oleh pihak ketiga yaitu PT Edoya teknologi untuk melakukan evakuasi sampah ini ke TPA Burangkeng, namun ada kejanggalan dari hasil wawancara langsung dengan pihak PT Edoya teknologi bahwa dalam proses pengangkutan sampah ini menggunakan mobil Pemda dan juga digunakan pada saat hari sabtu-minggu, apalagi sepengetahuan pihaknya secara jam operasional TPA Burangkeng tidak bisa di gunakan diluar jam kerja.
“Saya harap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi untuk melakukan klarifikasi terkait adanya mobil operasional lapangan yang digunakan pihak swasta, jangan sampai ada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan lain, karena hal ini melanggar Undang-undang Nomor 32 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi, dan juga menindak tegas oknum-oknum yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut,” lanjutnya.
Dalam aksinya pihak Dinas Lingkungan Hidup tidak bisa menemui massa aksi karena dari informasi yang di dapat tidak ada orang di dalam kantor, pihaknya juga akan kembali melakukan aksi unjuk rasa sehingga hal tersebut bisa menemui titik terang dan akan membuat laporan ke Polda Metro jaya.
“Kami pastikan akan turun aksi kembali sampai Pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berani menemui kami untuk berdialog agar kasus ini dapat terselesaikan sesuai konstitusi yang berlaku, dan juga kami akan membuat laporan ke Polda Metro Jaya dan juga Kementrian Lingkungan Hidup, agar semua instansi bersama-sama mengusut tuntas kasus kejahatan lingkungan ini.” Tutup Faisal. (Sygy)
