Amnesty International Indonesia  Desak DPR dan Presiden Segera Evaluasi Menyeluruh Terhadap Institusi Polri

JAKARTA, Harnasnews – Menanggapi kasus kekerasan, salah tangkap dan penyiksaan, pencabulan dan pembunuhan di luar hukum oleh sejumlah anggota polisi terhadap warga masyarakat dalam beberapa hari terakhir di berbagai kota di Indonesia, segera mengevaluasi Institusi Polri secara menyeluruh.

“Apa yang kita saksikan beberapa hari terakhir adalah rentetan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat negara yang sejatinya menjadi pengayom dan pelindung masyarakat. Polisi dididik, dilatih, dan dipersenjatai negara untuk melindungi warga, bukan malah melakukan pembunuhan di luar hukum seperti yang diduga terjadi di Sulawesi Utara maupun salah tangkap dan penganiayaan yang diduga menimpa seorang warga pencari bekicot di Jawa Tengah,” ujar Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid dalam keterangannya, Selasa (11/3/2025).

Menurut dia, bahan dasar dari keberulangan kasus-kasus kekerasan polisi yang terjadi selama ini lantaran karena adanya impunitas di tubuh kepolisian.

Rezim impunitas ini sudah menjadi kultur di kepolisian karena Polri terkesan membiarkan terus terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota polisi.

“Oleh karenanya, rentetan kasus ini harus menjadi alarm yang serius bagi kepolisian untuk segera melakukan reformasi yang menyeluruh di tubuh kepolisian,” tegasnya.

Dia pun meminta agar kasus-kasus tersebut  diusut tuntas secara transparan dan pelakunya diberikan sanksi pidana untuk menghadirkan keadilan bagi korban dan keluarga korban.

Selain itu, reformasi institusional atas Polri yang lebih mendalam harus segera dilakukan guna mencegah berulangnya kekerasan oleh anggota kepolisian di masa datang.

Dia menilai tanpa evaluasi yang serius dari Presiden, DPR, Kompolnas, Polri maupun pengawasan dan kontrol yudikatif, tidak mengherankan jika kasus-kasus serupa akan terus terjadi.

“Reformasi di tubuh kepolisian harus melibatkan perubahan sistemik, bukan sekadar revisi aturan atau pelatihan semata. Tanpa akuntabilitas yang nyata di tingkat pimpinan Polri, segala upaya untuk menghentikan kekerasan oleh aparat akan sia-sia,” ujar Usman Hamid.

Latar Belakang

Sebelumnya, sejumlah anggota Polri diduga terlibat dalam sejumlah tindak kejahatan dalam beberapa hari terakhir. Di Grobogan, Jawa Tengah, seorang pencari bekicot menjadi korban salah tangkap setelah dituduh mencuri mesin pompa air pada Minggu malam (2/3) di persawahan Desa Suru, Kecamatan Geyer.

Ia kemudian diduga mengalami penganiayaan oleh seorang aparat kepolisian yang membawanya ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Namun hasil penyelidikan Polsek Geyer membuktikan bahwa pria itu tidak bersalah dan tuduhan pencurian itu tidak bisa dibuktikan.

Leave A Reply

Your email address will not be published.