Indonesia Paparkan Strategi Penganggaran Perlindungan Sosial Untuk Mencapai SDG’s Dalam Forum ADB Jepang
Tokyo,Harnasnews.Com – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial RI memaparkan strategi mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) dalam forum workshop Asian Development Bank (ADB) di Tokyo, yang berlangsung, 17—18 Mei 2018.
Dalam forum yang dihadiri 16 negara berkembang termasuk Indonesia ini, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat selaku wakil pemerintah Indonesia menyampaikan bahwa dalam upaya perlindungan dan jaminan sosial pemerintah menyalurkan Bantuan Sosial Non Tunai yang diharapkan dalam jangka panjang dapat menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan penduduk di Indonesia.
“Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai maka pemerintah meluncurkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang merupakan kartu untuk penyaluran bansos yang memiliki dual fungsi yakni _basic saving account_ (tabungan) dan _e-wallet_,” tuturnya di hadapan peserta workshop.
Ia menjelaskan kartu berbasis ATM ini didalamnya terdapat beragam jenis bantuan sosial dimana Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi episentrum dalam pemberian bantuan sosial bagi masyarakat.
Harry mengungkapkan pemerintah Indonesia dan parlemen memiliki komitmen dan _political will_ yang sangat baik terkait perbaikan dan perlindungan sosial di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dalam pelaksanaan PKH dimana pada tahun 2018 jumlah kepesertaannya telah ditingkatkan 67% dari 6 Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi 10 Juta KPM PKH.
“Pada tahun 2019 direncanakan peningkatan indeks bantuan sosial 100% bagi 10 juta KPM PKH dengan total anggaran bansosnya Rp32 triliun,” katanya.