Mendag Enggar Temui United States Trade Representative Bahas Upaya Peningkatan Perdagangan Kedua Negara
Washington DC,Harnasnews.com – Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita melakukan pertemuan dengan United States Trade Representative, Duta Besar Robert E. Lighthizer di kantornya di Washington DC, membahas upaya peningkatan perdagangan dan pengurangan hambatan perdagangan kedua negara.
Pertemuantersebut menjadi agenda puncak dalam kunjungan kerja Mendag Enggar ke Amerika Serikat (AS) pada 23–27 Juli 2018.
“Dubes Lighthizer sangat menghargai dan menyambut baik pendekatan Pemerintah Indonesia untuk bekerja sama meningkatkan hubungan bilateral kedua negara sebagai mitra strategis. Kerja sama Indonesia–AS diharap dapat meningkatkan nilai perdagangan kedua negara yang menurut kami masih sangat rendah dibanding potensi yang ada,” kata Mendag Enggar.
Kunjungan Mendag Enggar ke AS kali ini berupaya meningkatkan perdagangan Indonesia–AS secara timbal balik yang memberikan manfaat kepada keduanya. Mendag Enggar menyampaikan bahwa Indonesia akan meningkatkan ekspor produk-produk Indonesia yang potensial di pasar AS.
Di sisi lain, Indonesia siap membeli bahan baku dan barang modal produksi AS yang tidak diproduksi di Indonesia untuk mendukung industri Tanah Air, sehingga produksi dan ekspor Indonesia akan meningkat.
Pemerintah Indonesia menunjukkan kesungguhan untuk meningkatkan kerja sama strategis pada kunjungan kali ini kepada Pemerintah AS dengan membawa pelaku usaha dan melakukan transaksi jual beli produk. Hal itu untuk mendukung proses produksi dan nilai tambah produk Indonesia, baik untuk domestik maupun ekspor.
“Di dalam ketidakpastian ekonomi dunia saat ini, justru Indonesia proaktif memanfaatkan setiap peluang yang ada. Misalnya, dengan mengadakan perundingan perdagangan maupun kerja sama bilateral yang lebih erat antara bisnis dan pemerintah seperti yang kita adakan di Washington DC ini,” tegas Mendag.
Mendag Enggar menjelaskan kepada Dubes Lighthizer isu-isu terkait hambatan perdagangan yang menjadi perhatian Indonesia. Isu-isu tersebut antara lain proses peninjauan ulang terhadap Indonesia sebagai negara penerima skema generalized system of preferences (GSP) dan
pengecualian bagi Indonesia atas pengenaan kenaikan tarif impor produk besi baja dan aluminium.
