Jakarta,Harnasnews.com – Kementerian Sosial RI bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) menyalurkan bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap Ketaiga kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia yang diharapkan tuntas pada akhir Agustus 2018.
“Kementerian Sosial bersama Himbara dan Perum Bulog menggelar rapat koordinasi percepatan penyaluran bantuan sosial non tunai PKH untuk tahap ketiga. Targetnya Agustus tuntas penyaluran,” tegas Menteri Sosial Idrus Marham dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.
Menteri Idrus mengatakan ada dua agenda penting yang dibahas dalam rapat. Pertama, mengevaluasi pelaksanaan bansos PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Pangan Beras Sejahtera (Rastra). Kedua, percepatan penyaluran bansos PKH tahap ke-3, BPNT tahap ke-8, dan Beras Sejahtera.
Terkait evaluasi penyaluran ketiga bansos tersebut, Mensos mengatakan untuk PKH tahap I bulan Februari dan tahap II bulan Mei telah disalurkan tepat waktu sebanyak 97%. Begitu juga penyaluran program beras sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada kuartal I 2018 sekitar 95% telah dilaksanakan sesuai jadwal.
“Ada tiga hal penting yang menjadi pemicunya,” kata Mensos.
*Pertama,* program bansos PKH, BPNT dan Bansos Pangan Rastra didasarkan pada cita-cita kemerdekaan dan amanat konstitusi yakni untuk “memajukan kesejahteraan umum” dan “negara memiliki tanggung jawab dalam memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar”. Ketiga program pengentasan kemiskinan tersebut juga selaras dengan Nawacita Presiden Joko Widodo diantaranya Membangun Indonesia dari Pinggiran, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dan melakukan revolusi karakter bangsa.
*Kedua,* sinergitas antara pemerintah dan lembaga-lembaga negara, sinergitas antar-kementerian dan antar-lembaga pemerintah (BULOG, HIMBARA, dan sebagainya), sinergitas antara pemerintah dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk kalangan perusahaan swasta melalui berbagai modifikasi program-program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan melalui CSR.
*Ketiga,* kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang langsung turun ke lapangan memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional berjalan secara baik dan efektif guna mempertahankan prestasi pembangunan dan memastikan target penurunan angka kemiskinan.
“Suksesnya penyaluran bansos ini turut mendorong turunnya angka kemiskinan,” kata Idrus.
Seperti diketahui Badan Pusat statistik (BPS) telah merilis data tentang penurunan angka kemiskinan (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia sebesar 630 ribu orang menjadi 25,95 juta orang atau 9,82 persen per Maret 2018 dibandingkan per September 2017 (26,58 juta orang atau 10,12 persen).
Apabila dibandingkan kondisinya setahun sebelumnya, yakni per Maret 2017 hingga Maret 2018, angka kemiskinan di Indonesia turun 1,8 juta jiwa, mengingat pada Maret 2017 angka kemiskinan masih sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen).
