Polda NTB Telusuri Dana Gempa Sumbawa dan KSB, Begini Tanggapan Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa

Sumbawa,Harnasnews.com – Korban terdampak gempa yang terjadi tahun 2018 menjadi perhatian publik, terutama lambannya penanganan serta pencairan dana pasca gempa bumi yang terjadi di pulau Lombok dan Sumbawa hingga dengan Tahun 2019, masih belom maksimal dalam penanganan tersebut yang dilakukan ke masyarakat korban gempa.

Sehingga santer menjadi perhatian publik, terutama para politisi di parlemen yakni salah satunya Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa Ida Rahayu,SP mengungkapkan bahwa terkait pemanggilan Polda NTB tersebut kepada setiap kepala BPBD di kabupaten / kota baik yang ada di pulau Lombok maupun Sumbawa dan KSB dalam klarifikasi pengunaan dana stimulan pasca gempa itu sehingga menjadi transparan dan tepat sasaran, (10/1/19).

“Saya selaku ketua Komisi IV yang menjadi mitra kerja BPBD, berharap supaya hal-hal yang tidak kita inginkan tersebut tidak terjadi”,

Bahwa hajat pemerintah pusat dalam mengelontorkan dana yang lumayan besar tersebut bisa tersalurkan dengan baik kepada masyarakat yang terdampak korban gempa.
Dalam hal ini, kita semua tidak boleh main-main dalam menggunakan anggaran yang telah digelontorkan pemerintah pusat tersebut. tegasnya

Namun terkait dana tersebut banyak mata memandang artinya ini menjadi perhatian publik atas penanganan pasca gempa baik di Pulau lombok maupun Sumbawa dan KSB. “Saya sangat mengapresiasi kepada pihak Polda NTB dalam hal klarifikasi pengunaan dana Stimulan korban gempa tersebut”, ucapnya Srikandi Parlemen Ida Rahayu.

Kemudian usai kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pulau Lombok yang terdampak Gempa, telah dimintai klarifikasi diDerreskrimsus Polda NTB (4/1) lalu. Penyidik Ditreskrimsus Polda NTB juga akan memanggil kepala BPBD Kab. Sumbawa dan Ksb, karena mengingat dana yang mengalir cukup besar bagi korban terdampak gempa.

Kabid Humas Polda NTB Kombespol. Komang Suartana,SH.,S.ik mengungkapkan bahwa pemanggilan kepala BPBD daerah yang terkena dampak gempa baik yang ada di pulau Lombok maupun Sumbawa dan KSB. pemanggilan tersebut terkait klarifikasi penyaluran dana stimulan korban gempa. “Gerangan dana tersebut juga mengalir juga ke 2 daerah tersebut dipulau Sumbawa yakni Sumbawa dan KSB”, ujarnya kepada wartawan

Sementara itu, terkait pemanggilan kepala BPBD Sumbawa dan KSB, kami akan lakukan koordinasi dengan penyidik Reskrimsus, tentunya mereka akan di undang untuk klarifikasi terkait dana bencana tersebut.

Permintaan keterangan itu, terkait penyaluran dana rekontruksi ke masyarakat selaku penerima hasil verifikasi rumah rusak berat, sedang dan rusak ringan.

“Ini kan ada overlap, ada dana tersebut yang belum bergeser semua. Mereka khawatir jangan sampai nanti digeser teryanta ada Masalah dikemudian hari”, ucapnya

Untuk itu bahwa berdasarkan inpres 5/2019 tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa pulau Lombok dan Sumbawa, KSB. Mengamanatkan alokasi Anggaran tersebut 50 juta untuk rumah rusak berat, 25 juta rusak sedang dan 10 juta rusak ringan.

Untuk diketahui bahwa berdasarkan data BPBD provinsi NTB, pemerintah pusat telah mengelontorkan Dana sebesar Rp. 3,495 Triliun per-31 Desember 2018, untuk penanganan rekontruksi total 216.519 rumah. Terdiri dari rumah rusak berat 75.138, rumah rusak sedang 33.075 dan rumah rusak ringan 108.306.

Kemudian ada 65.457 KK penerima dana tersebut terbagi menjadi 39.007 KK rumah rusak berat, 7.547 KK rumah rusak sedang dan 18.903 KK rumah rusak ringan. Namun Dana yang sudah ditransfer BPBD ke masyarakat Rp. 1,553 Triliun, sehingga sisa Rp. 1,942 Triliun yang belum di transfer kan.

Sementara penerimaan dana bencana gempa tersebut, Kota Mataram Rp. 216 Milyar untuk 13.437 KK namun dari BPBD baru terealisasi Rp.100 Milyar; dikabupaten Lombok Barat Rp. 1,134 Triliun untuk penerima 72.222 KK baru terealisasi Rp. 274,3 Milyar. Kemudian kab. Lombok Utara Rp.1,07 Triliun untuk penerima 49.853 Milyar, namun baru tersalurkan BPBD kemasyarakatan Rp.626 Milyar, dikabupaten Lombok tengah Rp.401 Milyar untuk penerima 25.07 Milyar namun baru terealisasi Rp.80,1 Milyar kemasyarakat.

Kemudian BNPB juga mengucurkan dana ke Kab. Lombok Timur sebanyak Rp.384,2 Milyar untuk penerima 25.493 KK namun BPBD setempat sudah merealisasikan 325,3 Milyar, selanjutnya kabupaten Sumbawa Barat Rp.100,66 Milyar untuk 18.515 Rumah, yang sudah tersalurkan Rp.100,52 milyar. Dan dikabupaten Sumbawa, BNPB menyalurkan Rp.181,34 Milyar untuk 11.992 Rumah namun yang sudah terealisasi Rp.46,6 Milyar.

Sementara itu, kepala pelaksana BPBD Kabupaten Sumbawa, Zainal Abidin saat ditemui awak media usai menghadiri rapat paripurna DPRD mengaku siap ketika akan dimintai keterangan dari pihak Polda NTB, terkait pencairan dan penggunaan dana stimulan bencana tersebut pasca gempa dikabupaten Sumbawa, ujarnya kepada wartawan (8/1/19).

Namun terkait dengan proses pencairan dana tersebut, setiap anggaran yang telah diusulkan sesuai SK bupati, sudah ditindak lanjuti oleh BNPB dan uang tersebut ada di BRI.

“Jadi penyalur dana tersebut, lewat Bank BRI, sekarang sudah mencapai Rp.181 Milyar dana terkirim. Dan pihak bank selalu berkoordinasi dalam membuat Buku rekening masyarakat yang sudah ada di SK Bupati itu”, ucapnya

Akan tetapi setelah diterbitkan oleh pihak bank maka akan dikirim ke rekening masing-masing masyarakat yang menerima dana korban terdampak gempa tersebut, Nantinya masyarakat ini akan membuat pokmas.selanjutnya yang menerima rekening tersebut yakni masyarakat yang kemudian ditransfer lagi ke rekening pokmas, sehingga masyarakat yang melakukan perbaikan rumahnya baik itu berat, sedang maupun ringan tetap melalui pokmas tersebut. (Hermansyah)