JAKARTA, Harnasnews.id – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Riza Patria menyebutkan persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lantaran DP4 yang dibuat kementerian itu untuk KPU sudah invalid dari awal.
“Masalah ini berawal dari DP4, DP4 itu produk pemerintah Permendagri, kita minta ke depan pemerintah bisa sisir dan perbaiki DP4, KPU jangan diberi data invalid dan bermasalah,” kata Riza dalam diskusi bertema “DPT Pilpres, Kredibel atau Bermasalah?” di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta, Selasa.
Menurut dia, ada sejumlah temuan-temuan yang aneh dalam upaya pihaknya menyisir DPT. Bahkan, menurutnya, ada mencapai 17,5 juta data yang tidak wajar.
“Ada 300 ribu lebih orang umurnya di atas 90 tahun. Lahirnya 1873, mana mungkin. Ada yang di bawah 17 tahun, bahkan belum lahir. Jadi temuan ini bukan hoaks. Secara komputer ada. Sangat bisa ditemukan,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra itu mengaku sudah menyiapkan tim terkait sejumlah temuan tersebut dan sudah menyampaikan hal itu kepada KPU.
“Data-data ini ingin kita pastikan di lapangan. Apakah betul yang ganda ini. Secara kasat mata terlihat. NIK sama KK sama. Kami juga siapkan tim. Tadi kami ke Bawaslu, kami minta Bawaslu ikut bantu. Disisir secara IT. Lalu di lapangan. Ini bagian dari bentuk kepedulian kami terhadap pemilu yang demokratis. Siapa yang diuntungkan? Pasangan 01 dan 02, para caleg, parpol, pemerintah, masyarakat,” tuturnya.
Riza mengajak kepada semua pihak untuk menyikapi sejumlah temuan itu dengan bijak, dengan memastikan data temuan tersebut.
“Untuk segera kita pastikan apakah orangnya ada atau tidak. Yang bahaya kalau orangnya tidak ada. Harus dihilangkan dan dicoret. Kita tidak prasangka buruk,” ujarnya.
