Pemerintah Diminta Jelaskan Kalau Pemilu 2019 Tidak Curang
JAKARTA, Harnasnews.com – Pengamat politik dan administrasi publik Bambang Istianto mendesak pemerintah agar melakukan komunikasi politik dengan pihak yang tidak puas dengan hasil Pemilu 2019.
Hal itu dilakukan guna meminimalisir jatuhnya korban akibat aksi demo yang dilakukan pendukung Prabowo-Sandi.
Menurutnya, pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi harus segera mengambil sikap. Karena eskalasi massa yang menyuarakan aksinya di Gedung KPU dan Bawaslu terus bertambah. Dia meminta, jangan sampai polisi dibenturkan dengan rakyat.
“Presiden tidak boleh abai dengan persoalan rakyat. Aspirasi rakyat jangan dibalas dengan isu makar. Masih ada jalan keluar untuk meredam gejolak massa yang menolak hasil Pemilu. Di antaranya, kedua kubu harus melakukan komunikasi. Karena simpul permasalahan Pemilu ada di KPU dan Bawaslu,” kata Bambang, Rabu (22/5).
Menurutnya, aksi massa yang dua hari belakangan ini berjalan, kata dia karena adanya distrush kepada lembaga penyelenggara Pemilu. Untuk itu, guna menjawab adanya dugaan kecurangan Pemilu, pemerintah bisa memanggil pihak KPU dan Bawaslu melakukan rekonsiliasi.
“Bila perlu buka kembali adanya dugaan kecurangan. Kalau memang diperlukan hitung ulang C1, lebih baik. Jadi asumsi publik soal dugaan kecurangan Pemilu terjawab. Selain itu, Bawaslu sebagai wasit dalam Pemilu harus menunjukkan sikap netralitasnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun,” ujar dosen Pascasarjana ini.
Bambang menilai, bila aksi massa terus berlanjut, dikhawatirkan akan menurunkan citra Indonesia di mata dunia.
“Yang terparah iklim investasi dalam negeri terancam. Para investor bakal menarik modalnya ke luar negeri. Meski presiden terpilih memaksakan pelantikan kabinet baru, tapi pertumbuhan ekonomi akan tersendat,” ucapnya.(Sof)
