LPDB Dukung Pengembangan Bisnis Koperasi Berbasis IT
PURWOKERTO,Harnasnews.com – Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM) siap mendukung pengembangan bisnis koperasi berbasis informasi teknologi (IT) yang dikembangkan Koperasi Astra dan Koperasi Telekomunikasi Seluler (Kisel).
Jika koperasi-koperasi yang ada selama ini mengajukan pinjaman ke LPDB maksimal Rp 5 miliar, kepada dua koperasi berbasis IT ini LPDB akan menyiapkan dana antara Rp 10 miliar hingga Rp 40 miliar.
“Kita siap berkontribusi kepada Koperasi Astra dan Koperasi Kisel,” kata Dirut LPDB Braman Setyo, saat Sarasehan Koperasi IV & Business Gathering, Forum Komunikasi Koperasi Besar Indonesia (Forkom KBI), di Purwokerto, Rabu (10/7/2019) malam.
Braman Setyo meyakini, dua koperasi besar pasti memiliki kinerja keuangan yang bagus. Mulai laporan keuangan, non performing loan (NPL) hingga rencana pengembangan bisnis ke depannya.
“Kami bisa siapkan antara 10 sampai 40 miliar. Asalkan persyaratan administrasi dan kelengkapannya terpenuhi,” kata Braman Setyo.
Pada kesempatan itu, Braman juga mengapresiasi pertemuan bisnis yang digelar dalam rangkaian Hari Koperasi Nasional (Harkopnas). Karena kegiatan ini bisa membuka peluang bisnis dengan semua koperasi yang ada.
Braman juga memastikan, pihaknya akan mempermudah proses pengajuan pinjaman dengan memangkas waktu perizinan dari 21 hari menjadi hanya 18 hari yang saat ini sedang dalam masa uji coba.
Selain itu, jika selama ini koperasi atau calon peminjam dana harus melengkapi persyaratan administrasi yang jumlahnya mencapai 39 item, kedepannya akan dipermudah hanya dengan 15 persyaratan saja.
Untuk itu, bagi koperasi yang belum mengajukan proposal pinjaman diharapkan segera mengajukan proposal. Sedangkan yang proposalnya sedang dalam proses, diharapkan secepatnya bisa akad kredit.
Karena menurut Braman, untuk tahun anggaran 2019 ini LPDB KUMKM menargetkan penyaluran dana bergulir kepada Koperasi dan UMKM sebesar Rp 1,5 triliun.
Porsi penyalurannya adalah skim konvensional sebesar Rp 975 miliar dan skim Syariah sebesar Rp 525 miliar.
