JAKARTA,Harnasnews.com – Bukan persoalan kartu Jakarta pintar (KJP) atau persoalan kesehatan yang dipertanyakan masyarakat pada reses 2020 anggota DPRD DKI periode 2019-2024.
Karena dua persoalan itu, saat ini sudah dianggap cukup memadai diback up oleh APBD DKI yang jumlahnya hampir mencapai Rp.87,95 triliun. Melainkan kebutuhan warga dalam hal pemenuhan gizi balita bagi warga tidak mampu yang ada di Jakarta.
Anggaran yang disediakan Pemda saat pelaksanaan posyandu ditiap pos RW (rukun warga) di Jakarta, justru dinilai masyarakat sangat minim untuk menunjang kelengkapan gizi balita yang tidak mampu saat pelaksanaan imunisasi di masyarakat.
Hal itu yang dikeluhkan warga khususnya di dapil caleg terpilih Demokrat, Desi Kristiana Sari di Jakpus saat pelaksanaan reses ke-1 pada 2020.”Persoalan gizi balita memang menjadi fokus kami dalam memajukan generasi muda di Jakarta.
Demokrat menginginkan pembangunan dimulai dari SDM -nya yang sehat dan pintar. Dengan asupan gizi berkualitas yang disediakan oleh pemda, tentu akan membantu generasi muda berprestasi dan berdampak pada kemajuan ibukota kedepan,” ujar Desi Kristiana yang ditemui saat pelaksanaan reses di kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta pusat, akhir pekan, kemarin.
Menurut Desi, kenyataan Jakarta yang memiliki APBD cukup fantastis sangat ironis dengan kondisi masyarakatnya. Lantaran, fakta yang ditemukan saat pelaksanaan reses, di kelurahan Gambir, Jakpus masih ditemukan balita yang kekurangan gizi.”Kok bisa dengan kondisi APBD Rp. 87 triliun masih ditemukan bayi yang kekurangan gizi, mirip dengan kondisi di Afrika. Ini harus menjadi perhatian Pemda,” pinta anggota Komisi B DPRD DKI itu.
Rencananya, Demokrat akan menyampaikan persoalan kekurangan gizi masyarakat dalam pandangan umum fraksi di sidang paripurna, Selasa (3/1). Hal itu untuk menjadi perhatian gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan agar dilakukan perbaikan pembangunan generasi muda sejak dini.”Kita harapkan jangan lagi anggaran untuk asupan gizi setiap anak hanya Rp.10 ribu, tapi harus Rp.30 ribu. Supaya penyediaan untuk gizi anak bisa dilengkapi seperti bubur kacang dan susu anak,” pintanya.
Selain persoalan anggaran gizi balita, Ketua Fraksi Demokrat di DPRD DKI, Desi Kristiana Sari mendapatkan keluhan terkait kesulitan masyarakat mendapatkan modal usaha. Meski sudah diprogramkan Pemda pengembangan usaha kecil di masyarakat, pada kenyataannya justru tidak tersalurkan dengan baik.
Disamping itu, ketua DPP Demokrat itu pun dipertanyakan tentang kesulitan masyarakat mendapatkan bantuan pembangunan masjid dan mushola serta persoalan lainnya diluar program pembangunan Pemda DKI.”Pastinya keluhan dan aspirasi masyarakat akan kita tindaklanjuti. Agar Pemda ikut memberikan solusi pada masyarakat,” harapnya.
Hadir dalam reses Desi di RT 08/ RW 04, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakpus yakni Agus Yahya (Lurah), Jhony Ardiansyah (Ketua RW 04), Budi Hartono (Ketua LMK) dan Ustad Agus Efendi (tokoh agama).(sof)
