JAKARTA,Harnasnews.com – Ijin perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi (Dufan), Jakarta Utara, yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terus mendapat penolakan dari sejumlah pihak.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Mohamad Taufik mengatakan, adalah hal biasa jika ada pro kontra dalam sebuah kebijakan.
“Kontra boleh asal dengan pikiran sehat, dengan cara apa? diajak dialog,” ujar politisi Gerindra, Taufik di Putri Duyung Hotel, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (19/7).
Menurutnya, pihak yang menyebut reklamasi Ancol, berdampak pada kehidupan orang terganggu. Perlu dilakukan pembuktian, “yang terganggu dimana?. Apa ada nelayan di kawasan Ancol?. Disini tidak ada nelayan. Yang ada hanya perahu-perahu wisata,” sambung politisi Partai Gerindra itu.
Gubernur Anies Baswedan sebelumnya telah memberikan izin perluasan kawasan rekreasi Dufan dan Taman Impian Ancol Timur seluas masing-masing sekitar 35 hektare dan 120 hektare.
Hal ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta 237/2020 terkait hal tersebut yang diteken Anies pada 24 Februari 2020. Pembangunan perluasan kawasan ini pun resmi menjadi wewenang dan beban biaya PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA).
Nantinya di kawasan tersebut, salah satunya akan dibangun Museum Sejarah Rasulullah SAW dan juga tempat rekreasi kelas dunia.
Sejumlah pihak pun mengaitkan kehadiran Museum Nabi tersebut sebagai siasat Pemprov DKI agar mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk memperluas kawasan Ancol.
“Nggak ada urusan dengan itu. Ngapain isu agama dimain-mainin? Itu sih orang mengait-ngaitkan saja supaya orang dapat dukungan menolak,” tegasnya.(sof)
